Bimtek Aspek Perpajakan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kewajiban perpajakan dalam pengadaan ditentukan oleh jenis transaksi, pihak yang menerima pembayaran, mekanisme pembayaran, dokumen, dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, bendahara dan pelaku pengadaan perlu menilai transaksi sebelum menerapkan perlakuan pajak.

Bimtek Aspek Perpajakan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dirancang untuk memperkuat pemahaman sekaligus kemampuan peserta menerapkan materi pada pekerjaan sehari-hari. Pembahasan disesuaikan dengan kebutuhan instansi dan tidak berhenti pada pemaparan ketentuan.

Mengapa materi ini penting?

Beberapa persoalan yang sering ditemukan antara lain:

• jenis transaksi belum diidentifikasi sebelum pembayaran;
• dokumen pajak dan bukti setor belum terhubung dengan berkas pengadaan;
• pemotongan atau pemungutan dilakukan berdasarkan kebiasaan lama;
• rekonsiliasi pajak dengan pembukuan belum rutin;

Pelatihan membantu peserta melihat hubungan antara aturan, dokumen, pembagian peran, pengendalian, dan hasil pekerjaan. Dengan demikian, perbaikan tidak dilakukan secara terpisah-pisah.

Materi yang dibahas

1. 1. Pemetaan transaksi pengadaan dan kewajiban perpajakan
   Pembahasan dilengkapi contoh penerapan, pertanyaan pengendalian, dan latihan yang relevan dengan pekerjaan peserta.
2. 2. Peran instansi pemerintah sebagai pemotong atau pemungut
   Pembahasan dilengkapi contoh penerapan, pertanyaan pengendalian, dan latihan yang relevan dengan pekerjaan peserta.
3. 3. Pemeriksaan faktur, bukti potong, dan dokumen pembayaran
   Pembahasan dilengkapi contoh penerapan, pertanyaan pengendalian, dan latihan yang relevan dengan pekerjaan peserta.
4. 4. Penyetoran, pelaporan, serta koreksi
   Pembahasan dilengkapi contoh penerapan, pertanyaan pengendalian, dan latihan yang relevan dengan pekerjaan peserta.
5. 5. Rekonsiliasi pajak dengan pembukuan dan kontrak
   Pembahasan dilengkapi contoh penerapan, pertanyaan pengendalian, dan latihan yang relevan dengan pekerjaan peserta.
6. 6. Studi kasus tanpa menggantikan konsultasi pajak spesifik
   Pembahasan dilengkapi contoh penerapan, pertanyaan pengendalian, dan latihan yang relevan dengan pekerjaan peserta.

Metode pelatihan

Kegiatan menggabungkan penjelasan terstruktur, diskusi pengalaman peserta, pembahasan contoh dokumen, latihan kasus, dan penyusunan rencana tindak lanjut. Materi dapat disesuaikan dengan karakteristik organisasi tanpa mengurangi ketepatan rujukan.

Siapa yang perlu mengikuti?

Pelatihan ini relevan bagi bendahara pemerintah, PPK, pejabat pengadaan, tim keuangan, verifikator, staf pajak, dan auditor internal.

Hasil yang diharapkan

Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan mampu:

• memahami dasar kebijakan dan ruang lingkup pekerjaannya;
• memetakan peran, dokumen, risiko, serta titik pengendalian;
• menilai kesenjangan antara prosedur dan praktik;
• menyiapkan checklist atau instrumen kerja yang dapat digunakan; dan
• menyusun tindak lanjut yang realistis bagi unit kerja.

Jadwal dan lokasi pelaksanaan

Peserta dapat memilih jadwal yang dipublikasikan. Kegiatan reguler tetap diselenggarakan tanpa menunggu kuota, sepanjang pendaftaran dan ketentuan administrasi telah dipenuhi. Pelaksanaan tersedia di berbagai kota dan dapat dibicarakan untuk kebutuhan khusus instansi.

Dasar kebijakan

Materi mengacu pada PMK Nomor 59/PMK.03/2022. Penerapan tetap perlu memperhatikan ketentuan sektoral, kebijakan internal, serta perubahan regulasi terbaru yang relevan dengan instansi peserta.

Konsultasikan kebutuhan pelatihan instansi Anda

Sampaikan jumlah peserta, pilihan jadwal dan kota, kebutuhan materi, serta permintaan surat penawaran kepada admin Pusdiklat Pemendagri.