Bimtek Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri 86/2017

penyusunan Renstra Perangkat Daerah membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis.

Renstra Perangkat Daerah menerjemahkan arah RPJMD ke tujuan, sasaran, strategi, program, indikator, dan target unit kerja. Dokumen yang disusun tanpa keterhubungan tersebut berisiko sulit dijadikan dasar penganggaran, pengendalian, dan evaluasi kinerja.

Mengapa materi ini penting?

Renstra Perangkat Daerah menerjemahkan arah RPJMD ke tujuan, sasaran, strategi, program, indikator, dan target unit kerja. Dokumen yang disusun tanpa keterhubungan tersebut berisiko sulit dijadikan dasar penganggaran, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Materi dibahas dengan contoh alur kerja sehingga peserta dapat membedakan ketentuan, risiko, dokumen pendukung, dan tindakan yang perlu dikoordinasikan.

Ruang lingkup pembelajaran

• keterkaitan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah
• tahapan penyusunan rancangan awal sampai penetapan Renstra
• perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan indikator
• penyelarasan tugas fungsi perangkat daerah dengan visi dan misi kepala daerah
• pengendalian, evaluasi, perubahan, dan dokumentasi proses perencanaan

Metode pelatihan

Kegiatan memadukan pemaparan, diskusi kasus, latihan pemetaan proses, telaah dokumen, dan penyusunan rencana tindak lanjut. Kedalaman materi dapat disesuaikan dengan karakteristik instansi, jabatan peserta, dan persoalan yang sedang dihadapi.

Peserta dan hasil yang diharapkan

Program ini relevan bagi kepala perangkat daerah, sekretaris, pejabat perencana, Kasubbag Program, tim penyusun Renstra, dan staf perencanaan. Setelah kegiatan, peserta diharapkan mampu memahami perannya, memeriksa kelengkapan proses dan dokumen, mengidentifikasi risiko, serta menyusun perbaikan yang dapat diterapkan di unit kerja.

Rujukan resmi

Pembahasan memperhatikan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Penerapan tetap perlu menyesuaikan perubahan peraturan, kewenangan instansi, dan kondisi organisasi pada saat kegiatan berlangsung.

Jadwal Bimtek dan Diklat

Peserta dapat memilih tanggal dan kota pelaksanaan yang tersedia. Materi, undangan, dan surat penawaran dapat dikonsultasikan kepada admin.