Bimtek LAKIP

Bimtek Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP

Bimtek LAKIP adalah Bimbingan teknis mengenai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip). Diketahui bahwa LAKIP adalah produk akhir SAKIP yg mendeskripsikan kinerja yg dicapai instansi pemerintah atas aplikasi dari Program kerja & aktivitas yg didanai oleh APBN/APBD.

Penyusunan LAKIP menurut perputaran anggraan yg berjalan dalam 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP wajib dapat memilih besaran kinerja yg didapatkan secara kuantitatif yaitu besaran pada satuan jumlah atau persentase. Manfaat menurut LAKIP sanggup dijadikan bahan penilaian terhadap instansi pemerintah yg bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

Dalam evaluasi LAKIP, materi yg dinilai mencakup lima komponen. Komponen pertama merupakan perencanaan kinerja, terdiri menurut renstra, planning kinerja tahunan, & penetapan kinerja menggunakan bobot 35. Komponen kedua, yakni pengukuran kinerja, yg mencakup pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, & implementasi pengukuran menggunakan bobot 20.

Pelaporan kinerja pada komponen ketiga adalah, pemenuhan laporan, penyajian berita kinerja, dan pemanfaatan berita kinerja, diberi bobot 15. Sedangkan penilaian kinerja yg terdiri menurut pemenuhan penilaian, kualitas penilaian, & pemanfaatan output penilaian, diberi bobot 10. Untuk pencapaian kinerja, bobotnya 20, terdiri menurut kinerja yg dilaporkan (hasil & outcome), & kinerja lainnya.

Untuk memantapkan pemahaman mengenai LAKIP maka Pusdiklat Pemendagri akan mengadakan Bimtek Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)” akan diselenggarakan pada:

Jadwal Bimtek dan Diklat

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau Materi di bahas sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)  4. Seminar Kit 5. Tas 6. Sertifikat Pelatihan/Bimtek CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@pusdiklatpemendagri.com

www.pusdiklatpemendagri.com

"JADWAL, BIAYA, & MATERI (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Baca Selengkapnya: BIMTEK EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) / BIMTEK LAKIP

Info Bimtek Lakip

Instansi Yang Wajib Menyusun LAKIP

1. Kementerian /Lembaga;
2. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;
3. Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

Waktu Penyampaian LAKIP

• Kementerian/Lembaga menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara PAN dan RB selambat-lambatnya 2,5 (dua setengah) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
• Unit organisasi eselon I dan unit kerja mandiri pada Kementerian/Lembaga disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga diatur tersendiri oleh Menteri/Pimpinan Lembaga;
• Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara PAN dan RB selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
• SKPD dan unit kerja mandiri pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota diatur tersendiri oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Muatan LAKIP

• pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
• realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
• penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
• pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Fokus Laporan

• Kementerian /Lembaga /Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome);
• Unit kerja organisasi eselon I pada Kementerian/ Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran (output) penting;
• Unit kerja mandiri lainnya melaporkan pencapaian sasaran strategis yang bersifat keluaran (output) penting dan atau keluaran (output) lainnya.

Baca Juga : Bimtek Pemerintahan