Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB – P2)

pendataan dan penilaian PBB-P2 membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis.

Ketepatan PBB-P2 bergantung pada data objek dan subjek pajak, karakteristik bumi dan bangunan, proses penilaian, serta dokumentasi yang dapat diuji.

Mengapa materi ini penting?

Ketepatan PBB-P2 bergantung pada data objek dan subjek pajak, karakteristik bumi dan bangunan, proses penilaian, serta dokumentasi yang dapat diuji. Materi dibahas dengan contoh alur kerja sehingga peserta dapat membedakan ketentuan, risiko, dokumen pendukung, dan tindakan yang perlu dikoordinasikan.

Ruang lingkup pembelajaran

• persiapan kegiatan pendataan dan pemeriksaan informasi objek pajak
• pemutakhiran identitas subjek, lokasi, luas, penggunaan, dan karakteristik objek
• prinsip analisis serta penilaian bumi dan bangunan sesuai kewenangan
• pengendalian mutu, rekonsiliasi, koreksi, dan dokumentasi hasil
• pemanfaatan basis data untuk pelayanan, penetapan, dan evaluasi

Metode pelatihan

Kegiatan memadukan pemaparan, diskusi kasus, latihan pemetaan proses, telaah dokumen, dan penyusunan rencana tindak lanjut. Kedalaman materi dapat disesuaikan dengan karakteristik instansi, jabatan peserta, dan persoalan yang sedang dihadapi.

Peserta dan hasil yang diharapkan

Program ini relevan bagi petugas PBB-P2, penilai, pengelola basis data, surveyor lapangan, verifikator, Bapenda, serta aparatur wilayah yang mendukung pendataan. Setelah kegiatan, peserta diharapkan mampu memahami perannya, memeriksa kelengkapan proses dan dokumen, mengidentifikasi risiko, serta menyusun perbaikan yang dapat diterapkan di unit kerja.

Rujukan resmi

Pembahasan memperhatikan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerapan tetap perlu menyesuaikan perubahan peraturan, kewenangan instansi, dan kondisi organisasi pada saat kegiatan berlangsung.

Jadwal Bimtek dan Diklat

Peserta dapat memilih tanggal dan kota pelaksanaan yang tersedia. Materi, undangan, dan surat penawaran dapat dikonsultasikan kepada admin.