Strategi Penyusunan Dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah

kebijakan pengembangan penanaman modal daerah membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis.

Kebijakan pengembangan penanaman modal daerah harus menerjemahkan potensi wilayah, kebutuhan pembangunan, pelayanan investor, dan koordinasi lintas sektor ke arah yang terukur.

Mengapa materi ini penting?

Kebijakan pengembangan penanaman modal daerah harus menerjemahkan potensi wilayah, kebutuhan pembangunan, pelayanan investor, dan koordinasi lintas sektor ke arah yang terukur. Materi dibahas dengan contoh alur kerja sehingga peserta dapat membedakan ketentuan, risiko, dokumen pendukung, dan tindakan yang perlu dikoordinasikan.

Ruang lingkup pembelajaran

• analisis potensi, hambatan, peluang, dan karakteristik investasi daerah
• penentuan sektor prioritas serta sasaran kebijakan
• sinkronisasi dengan dokumen perencanaan dan kebijakan tingkat atas
• penyusunan strategi promosi, fasilitasi, kemitraan, dan koordinasi
• penetapan indikator, evaluasi, dan pembaruan kebijakan

Metode pelatihan

Kegiatan memadukan pemaparan, diskusi kasus, latihan pemetaan proses, telaah dokumen, dan penyusunan rencana tindak lanjut. Kedalaman materi dapat disesuaikan dengan karakteristik instansi, jabatan peserta, dan persoalan yang sedang dihadapi.

Peserta dan hasil yang diharapkan

Program ini relevan bagi DPMPTSP, Bappeda, perangkat daerah teknis, bagian hukum, perencana, analis kebijakan, dan tim penyusun kebijakan investasi. Setelah kegiatan, peserta diharapkan mampu memahami perannya, memeriksa kelengkapan proses dan dokumen, mengidentifikasi risiko, serta menyusun perbaikan yang dapat diterapkan di unit kerja.

Rujukan resmi

Pembahasan memperhatikan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penerapan tetap perlu menyesuaikan perubahan peraturan, kewenangan instansi, dan kondisi organisasi pada saat kegiatan berlangsung.

Jadwal Bimtek dan Diklat

Peserta dapat memilih tanggal dan kota pelaksanaan yang tersedia. Materi, undangan, dan surat penawaran dapat dikonsultasikan kepada admin.