Daftar usulan pembangunan desa mudah bertambah, sedangkan kemampuan anggaran, waktu, dan kewenangan tetap terbatas. Jika semua usulan diperlakukan sama, RKP Desa dapat berubah menjadi daftar keinginan tanpa urutan keputusan. Akibatnya, kegiatan prioritas terlambat, pembiayaan dipaksakan, atau usulan yang sebenarnya menjadi kewenangan pihak lain tetap dimasukkan. Penajaman prioritas RKP Desa dimulai dengan memeriksa hubungan setiap usulan […]

