Pelatihan Perencanaan Pembangunan Desa (menyusun RPJMDes dan APBDes)

Perencanaan pembangunan desa yang baik bukan sekadar menghasilkan dokumen. RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa perlu tersusun sebagai satu rangkaian: berangkat dari kebutuhan masyarakat, diterjemahkan menjadi prioritas tahunan, kemudian didukung anggaran yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelatihan Perencanaan Pembangunan Desa (Menyusun RPJM Desa dan APB Desa) membantu kepala desa, perangkat desa, BPD, dan unsur masyarakat memahami hubungan antardokumen, tahapan penyusunan, pembagian peran, serta cara menjaga agar program desa tetap terarah dan terukur.

Mengapa perencanaan pembangunan desa perlu disusun secara terpadu?

Desa mengelola kebutuhan yang beragam, mulai dari pelayanan dasar, penguatan ekonomi, infrastruktur, perlindungan sosial, hingga pemberdayaan masyarakat. Tanpa data dan prioritas yang jelas, usulan mudah terpisah-pisah, anggaran tidak fokus, dan hasil pembangunan sulit diukur.

Perencanaan terpadu membantu pemerintah desa menjawab tiga pertanyaan pokok: persoalan apa yang paling mendesak, perubahan apa yang ingin dicapai, dan sumber daya apa yang tersedia. Jawaban tersebut kemudian dituangkan secara konsisten ke dalam dokumen jangka menengah, rencana kerja tahunan, dan anggaran desa.

Hubungan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa

RPJM Desa memuat arah kebijakan dan program pembangunan desa untuk masa jabatan kepala desa. Dokumen ini menjadi kerangka jangka menengah agar pembangunan tidak berubah arah setiap tahun tanpa alasan yang jelas.

RKP Desa merupakan penjabaran tahunan RPJM Desa. Di dalamnya, desa memilih prioritas yang realistis untuk dikerjakan pada satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan hasil evaluasi, kebutuhan masyarakat, keadaan darurat, dan kemampuan desa.

APB Desa menerjemahkan rencana tahunan tersebut ke dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Karena itu, kegiatan yang masuk APB Desa seharusnya memiliki hubungan yang dapat ditelusuri dengan prioritas dalam RKP Desa dan arah pembangunan dalam RPJM Desa.

Tahapan yang perlu dipahami

1. Mengumpulkan dan memperbarui data desa. Data kependudukan, layanan dasar, aset, potensi ekonomi, kelompok rentan, dan kondisi wilayah menjadi dasar untuk mengenali masalah secara tepat.
2. Mengevaluasi pelaksanaan sebelumnya. Peserta belajar membedakan kegiatan yang selesai, belum selesai, kurang efektif, atau masih perlu dilanjutkan.
3. Menyerap aspirasi melalui proses partisipatif. Musyawarah tidak berhenti pada daftar usulan, tetapi menguji kebutuhan, penerima manfaat, urgensi, dan kesesuaiannya dengan kewenangan desa.
4. Menetapkan prioritas dan indikator. Program perlu memiliki keluaran, sasaran, jadwal, penanggung jawab, serta ukuran keberhasilan yang dapat dipantau.
5. Menyelaraskan kegiatan dan anggaran. Volume, biaya, sumber pembiayaan, risiko, dan kemampuan pelaksanaan diperiksa sebelum kegiatan dimasukkan ke APB Desa.
6. Melakukan pemantauan dan pertanggungjawaban. Perubahan keadaan, kemajuan pekerjaan, penggunaan anggaran, dan manfaat program perlu dikomunikasikan secara terbuka.

Materi Pelatihan Perencanaan Pembangunan Desa

1. Kerangka kebijakan pembangunan desa
   Pemahaman kedudukan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa dalam tata kelola pembangunan serta keuangan desa.
2. Analisis data, masalah, dan potensi desa
   Teknik menyusun gambaran kondisi desa, mengidentifikasi akar masalah, dan memetakan kelompok penerima manfaat.
3. Penyusunan RPJM Desa
   Perumusan visi, arah kebijakan, bidang pembangunan, program, indikator, target, serta tahapan pelaksanaan.
4. Penyusunan RKP Desa
   Penjabaran rencana jangka menengah menjadi prioritas tahunan yang realistis dan terukur.
5. Penyelarasan RKP Desa dan APB Desa
   Latihan memastikan setiap belanja memiliki dasar kegiatan, target, volume, dan hubungan yang jelas dengan dokumen perencanaan.
6. Pembagian peran dan musyawarah desa
   Peran kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, BPD, tim penyusun, lembaga kemasyarakatan, dan warga.
7. Pengendalian, transparansi, dan akuntabilitas
   Pengenalan risiko perencanaan, dokumentasi keputusan, pemantauan, pelaporan, dan keterbukaan informasi.
8. Praktik matriks keterhubungan dokumen
   Simulasi menghubungkan masalah, tujuan, indikator, kegiatan, keluaran, anggaran, dan penanggung jawab.

Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan desa atau instansi.
Peserta dapat membawa contoh dokumen perencanaan untuk dibahas sebagai studi kasus dengan tetap menjaga kerahasiaan data.

Dasar regulasi yang digunakan

Pembahasan diarahkan pada regulasi yang masih relevan dan perubahan terbarunya, antara lain:

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
• Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya, terakhir yang terverifikasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sebagaimana ketentuan tertentu diubah; dan
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Catatan pembaruan: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 telah dicabut oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Karena itu, tahapan pengelolaan keuangan dalam pelatihan tidak lagi menggunakan Permendagri 113/2014 sebagai pedoman aktif.

Siapa yang perlu mengikuti pelatihan ini?

• kepala desa dan sekretaris desa;
• kaur perencanaan, kaur keuangan, dan perangkat desa;
• anggota Badan Permusyawaratan Desa;
• tim penyusun RPJM Desa dan RKP Desa;
• pendamping dan fasilitator pemberdayaan masyarakat;
• aparatur kecamatan serta perangkat daerah yang membina desa; dan
• lembaga kemasyarakatan serta unsur masyarakat yang terlibat dalam musyawarah desa.

Jadwal Pelatihan Perencanaan Pembangunan Desa

Peserta dapat memilih jadwal yang tersedia dan mengonfirmasi kota pelaksanaan kepada admin. Jadwal reguler tetap diselenggarakan meskipun hanya diikuti satu peserta, sepanjang pendaftaran dan ketentuan administrasi telah dipenuhi.

Biaya dan fasilitas peserta

Fasilitas yang diperoleh peserta:

• pelatihan selama dua hari atau pembahasan materi sampai selesai;
• penginapan dengan ketentuan twin sharing;
• coffee break, makan siang, dan makan malam selama kegiatan;
• seminar kit;
• tas peserta; dan
• sertifikat pelatihan/bimtek.

Penjemputan di bandara tersedia untuk rombongan minimal lima peserta dengan konfirmasi terlebih dahulu. Jadwal, hotel, biaya, dan fasilitas perlu dikonfirmasi kembali kepada admin karena dapat mengalami penyesuaian operasional.

Pelaksanaan khusus untuk desa atau instansi

Kegiatan khusus dapat diselenggarakan dengan menyesuaikan lokasi, jumlah peserta, durasi, materi, dan persoalan prioritas. Untuk menyiapkan penawaran, sampaikan nama desa atau instansi, jumlah peserta, pilihan waktu dan kota, serta fokus materi yang ingin dibahas.

Materi terkait

Perencanaan desa akan lebih kuat jika dihubungkan dengan kemampuan mengelola potensi ekonomi dan proses pemberdayaan. Baca pula pengelolaan dan pengembangan BUM Desa serta strategi fasilitator pemberdayaan masyarakat desa.

Pertanyaan yang sering disampaikan

Apakah peserta boleh membawa dokumen desa?

Ya. Dokumen dapat digunakan sebagai bahan latihan sepanjang data yang bersifat sensitif telah disamarkan dan penggunaannya disepakati.

Apakah materi mencakup RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa?

Ya. Fokus pelatihan adalah keterhubungan ketiga dokumen tersebut, bukan mempelajarinya secara terpisah.

Apakah materi dapat disesuaikan?

Dapat. Desa atau instansi dapat menyampaikan kebutuhan, kondisi dokumen, dan persoalan yang ingin diprioritaskan.

Apakah tersedia pelaksanaan khusus untuk satu instansi?

Tersedia. Waktu, lokasi, jumlah peserta, dan susunan materi dapat dibicarakan bersama tim penyelenggara.

Apakah tersedia surat undangan dan surat penawaran?

Ya. Admin dapat menyiapkan surat undangan, jadwal, rincian biaya, fasilitas, dan surat penawaran untuk kebutuhan internal.

Konsultasikan kebutuhan pelatihan desa Anda

Dokumen perencanaan yang baik membuat prioritas desa lebih jelas, pembiayaan lebih terarah, dan pertanggungjawaban lebih mudah ditelusuri. Hubungi tim Pusdiklat Pemendagri untuk mendiskusikan jadwal, materi, lokasi, atau pelaksanaan khusus.