Rekonsiliasi kas dan bank BLUD Puskesmas bukan sekadar pekerjaan akhir bulan. Proses ini membantu pengelola memastikan bahwa saldo pada buku kas, rekening koran, bukti transaksi, dan catatan akuntansi menggambarkan kondisi yang sama. Ketika selisih dibiarkan, laporan keuangan dapat terlambat, koreksi menumpuk, dan penelusuran transaksi menjadi lebih sulit. Bagi bendahara, pejabat keuangan, dan tim akuntansi BLUD, […]
-
Rekonsiliasi Kas dan Bank BLUD Puskesmas: Langkah dan Checklist
-
Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi APIP Daerah
-
Bukti Transaksi dan Rekonsiliasi: Fondasi Laporan Keuangan Daerah yang Andal
-
Cara Melaporkan SPT Masa melalui Coretax bagi Instansi Pemerintah
-
Checklist Penerapan CDAKB untuk Distributor Alat Kesehatan
-
Tahapan Pilkada: Dari Persiapan hingga Evaluasi Penyelenggaraan
Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi APIP Daerah
Perencanaan pengawasan berbasis risiko membantu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengarahkan waktu, tenaga, dan anggaran pengawasan kepada area yang paling memengaruhi pencapaian tujuan pemerintah daerah. Pendekatan ini bukan sekadar memilih objek audit yang dianggap bermasalah. APIP perlu memahami tujuan organisasi, mengenali risiko yang dapat menggagalkan tujuan tersebut, menilai kecukupan pengendalian, lalu menetapkan prioritas pengawasan secara […]
Bukti Transaksi dan Rekonsiliasi: Fondasi Laporan Keuangan Daerah yang Andal
Ketepatan laporan keuangan daerah tidak dimulai ketika laporan akhir disusun. Kualitasnya dibentuk sejak transaksi pertama dicatat, dokumen pendukung diperiksa, akun dipilih, dan saldo direkonsiliasi. Jika tahapan awal ini lemah, koreksi akan menumpuk pada akhir periode dan proses pertanggungjawaban menjadi lebih lambat. Karena itu, bukti transaksi dan rekonsiliasi perlu dipandang sebagai bagian dari pengendalian, bukan sekadar […]
Cara Melaporkan SPT Masa melalui Coretax bagi Instansi Pemerintah
Panduan praktis bagi instansi pemerintah untuk menyiapkan data, merekonsiliasi transaksi, memeriksa, dan melaporkan SPT Masa melalui Coretax.
Checklist Penerapan CDAKB untuk Distributor Alat Kesehatan
Distributor alat kesehatan tidak cukup hanya memiliki gudang dan administrasi penjualan. Setiap produk perlu diterima, disimpan, dipindahkan, dikirim, ditelusuri, serta ditangani keluhannya dengan cara yang menjaga keamanan, mutu, dan manfaatnya. Karena itu, penerapan Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) perlu diterjemahkan menjadi prosedur kerja, bukti, dan pengendalian yang benar-benar dijalankan. Checklist CDAKB membantu distributor […]
Tahapan Pilkada: Dari Persiapan hingga Evaluasi Penyelenggaraan
Panduan memahami tahapan Pilkada dari persiapan, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga evaluasi.
Netralitas ASN dalam Pilkada: Batasan, Risiko, dan Langkah Pencegahan
Netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi isu penting dalam setiap pemilihan kepala daerah. ASN tetap memiliki hak politik sebagai warga negara, tetapi pelaksanaan tugasnya harus bebas dari keberpihakan dan kepentingan praktis peserta pemilihan. Batas ini penting karena ASN mengelola pelayanan publik, program pemerintah, anggaran, fasilitas negara, dan data yang tidak boleh digunakan untuk menguntungkan calon […]
Training Supply Chain Management (SCM): Strategi Pengadaan, Persediaan, Gudang dan Distribusi untuk Perusahaan
Persaingan bisnis, perubahan permintaan pelanggan, keterlambatan pemasok, tingginya biaya persediaan hingga kebutuhan distribusi yang semakin cepat membuat pengelolaan rantai pasok tidak lagi dapat dilakukan secara terpisah oleh masing-masing bagian perusahaan. Perusahaan dapat memiliki persediaan dalam jumlah besar tetapi tetap mengalami stockout. Bagian purchasing dapat memperoleh harga pembelian yang rendah, tetapi perusahaan justru menanggung biaya lebih […]
Perencanaan dan Penganggaran BLU: Hubungan RSB, RBA, dan Target Kinerja
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU bukan sekadar daftar kegiatan dan kebutuhan belanja tahunan. Dokumen ini menjadi penghubung antara arah strategis organisasi, target pelayanan, indikator kinerja, proyeksi pendapatan, kebutuhan biaya, dan penggunaan anggaran. RBA yang disusun dengan baik membantu Badan Layanan Umum (BLU) menjelaskan apa yang ingin dicapai, layanan apa yang harus diperbaiki, sumber daya […]
Kebijakan dan Tata Kelola BLU: Prinsip, Pembagian Peran, dan Penerapannya
Badan Layanan Umum (BLU) memperoleh fleksibilitas pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, fleksibilitas tersebut bukan berarti setiap keputusan dapat diambil tanpa batas. BLU tetap membutuhkan tata kelola yang mampu menghubungkan mutu layanan, kinerja, keuangan, kepatuhan, dan pertanggungjawaban. Karena itu, kebijakan dan tata kelola BLU tidak cukup dipahami sebagai kumpulan peraturan atau pembagian jabatan. […]