Bimtek Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Bimtek / Diklat DPRD

Reses menjadi ruang anggota DPRD menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Agar aspirasi tidak berhenti sebagai daftar usulan, hasil reses perlu didokumentasikan, diverifikasi, dikelompokkan, dan ditelaah dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah.

Bimtek Reses dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD membantu anggota DPRD dan sekretariat membangun proses yang tertib, transparan, serta dapat ditindaklanjuti.

Hubungan reses dengan pokok-pokok pikiran DPRD

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Proses ini perlu diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta kemampuan daerah.

Materi bimtek

• perencanaan agenda, lokasi, peserta, dan dokumentasi reses;
• teknik menggali kebutuhan dan membedakan masalah, usulan, serta solusi;
• penyusunan risalah dan laporan hasil reses;
• pengelompokan aspirasi berdasarkan urusan, wilayah, dan perangkat daerah;
• verifikasi kewenangan, lokasi, penerima manfaat, serta potensi duplikasi;
• penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dan alasan kebutuhannya;
• penelaahan bersama Bappeda/perangkat daerah dan sinkronisasi dengan RKPD;
• pelacakan status usulan serta komunikasi kembali kepada masyarakat.

Rujukan resmi

• Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
• PP Nomor 12 Tahun 2018; dan
• tata tertib DPRD serta ketentuan perencanaan daerah yang berlaku.

Jadwal bimtek dan pilihan lokasi

Peserta dapat memilih jadwal yang tersedia dan mengonfirmasi kota pelaksanaan kepada admin. Kegiatan reguler tetap dapat diselenggarakan sesuai ketentuan administrasi.

Peserta yang disarankan

Anggota DPRD, sekretariat DPRD, tenaga ahli/kelompok pakar, Bappeda, serta perangkat daerah yang menelaah aspirasi dan usulan pembangunan.