Bimtek / Diklat Optimalisasi Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara

Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga setiap penguasa adalah wakil rakyat. Wakil-wakil rakyat itu dipilih oleh rakyat pula melalui pemilu yang selalu diadakan setiap tahun sesuai masa kepemimpinan. Mulai dari orang nomor satu di Indonesia yaitu Presiden hingga kepala-kepala di daerah merupakan wakil rakyat.

Salah satu wakil rakyat yang akan dibahas pada kesempatan ini yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. DPRD adalah lembaga legislatif di bawah kepemimpinan lembaga eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Perannya sebagai wakil rakyat membuat DPRD memiliki hal menyampaikan pendapat dan mengajukan pertanyaan serta berperan sebagai penampung aspirasi rakyat.

Fungsinya sebagai penampung aspirasi masyarakat membuat DPRD memiliki suatu hal yang disebut dengan reses. Reses adalah suatu masa dimana seluruh anggota DPRD melaksanakan kegiatan atau aktivitas di luar waktu sidang. Reses juga disebut sebagai suatu masa dimana seluruh anggota DPRD melakukan kegiatan di luar gedung contohnya melakukan kunjungan kerja ke wilayah tertentu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reses adalah masa istirahat kegiatan, sehingga reses DPRD dapat diartikan sebagai masa istirahat dari sidang. Sesuai istilah, reses adalah masa pemberhentian suatu lembaga wakil rakyat dari sidang pengadilan. Pada setahun jabatan, reses dilakukan sebanyak tiga kali, sedangkan dengan masa jabatan lima tahun dilaksanakan empat belas kali reses.

Selama reses, anggota wakil rakyat melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya secara perseorangan atau secara berkelompok. Reses memiliki tujuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat di wilayah pemilihannya atau sering disebut dengan Dapil (daerah pemilihan). Kegiatan reses ini wajib dilakukan secara rutin dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pemerintah untuk dewan-dewan wakil rakyat.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Optimalisasi Reses dan Pokok Pikiran DPRD maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat DPRD tentang Optimalisasi Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara pada:

Jadwal Bimtek dan Diklat

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau Materi di bahas sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)  4. Seminar Kit 5. Tas 6. Sertifikat Pelatihan/Bimtek CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

[email protected]

www.pusdiklatpemendagri.com

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Tak hanya reses, dalam DPRD juga terdapat pokok-pokok pikiran yang bermakna semua hal0hal yang harus dilakukan DPRD sebagai wakil rakyat. Pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) 54/2010 telah diatur mengenai pokok-pokok pikiran DPRD. Permendagri 54/2010 berisi tentang cara penyusunan dan pengendalian serta rencana pembangunan yang akan dilakukan suatu daerah tertentu.

Selain itu ada pula jaring aspirasi dan partisipasi yang disingkat dengan Jasmara, ini merupakan suatu program yang dilaksanakan pemerintah daerah. Optimalisasi reses dan pokok pikiran DPRD hasil jasmara direalisasikan dengan kegiatan Bimbingan Teknis atau Bimtek. Bimtek terbagi menjadi beberapa bagian sesuai fungsinya sebagai contoh bimtek kebijakan umum, optimalisai fungsi dan wewenang serta bimtek optimalisasi tugas.

Bimbingan Teknis dilakukan di daerah-daerah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dengan materi tertentu yang telah disiapkan. Materi bimtek, diantaranya:

1. Diklat Desa/Lurah/Camat
2. Diklat Barang dan Aset
3. Diklat DPRD
4. Diklat Kearsipan
5. Diklat Kepegawaian
6. Diklat Kesehatan
7. Diklat Barang/Jasa Pemerintah
8. Diklat Keuangan
9. Diklat Pemerintahan Daerah
10. Diklat Perpajakan
11. Diklat Kependudukan dan Capil
12. Diklat Penanaman Modal
13. Diklat UKM / UMKM
14. Diklat SATPOL PP