Bimtek Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah sebuah dokumen yang isinya adalah gambaran dari perwujudan akuntabilitas kerja instansi pemerintahan, yang telah disusun dengan rapi serta disampaikan dengan cara sistematik yang melembaga.

Sedangkan untuk definisi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan adalah wujud dari kewajiban di dalam instansi pemerintahan, untuk memenuhi kewajibannya dan tanggung jawab pada setiap keberhasilan atau kegagalan setiap pelaksanaan misi organisasi. Misi organisasi tersebut berupa komponen satu kesatuan perencanaan strategi, kinerja, serta pengukuran dan laporan kinerja.

Perencanaan strategi yang ada pada komponen misi organisasi tersebut adalah suatu proses yang memiliki orientasi, untuk setiap hasil yang ingin dicapai dalam waktu (sekitar) 1-5 tahun dengan cara yang sistematis dan harus berkesinambungan. Proses tersebut akan menghasilkan rencana strategi yang memuat tujuan, visi, misi, sasaran serta program yang realistis.

Latar Belakang Pentingnya Penyusunan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1. Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan dalam pemerintah yang lebih berdaya guna, lebih berhasil, tepat guna, bersih, serta adanya tanggung jawab yang dirasa penting dalam laporan AKIP.
2. Sebagai pelaksanaan pelaporan AKIP yang perlu dikembangkan dalam sistem AKIP.
3. Sebagai wujud dari tanggung jawab agar visi, misi, dan tujuan instansi pemerintah dapat segera tercapai, hal tersebut tentunya dalam rangka good governance yang sekarang sudah dikembangkan lagi oleh media penanggung jawab LAKIP.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) maka kami akan mengadakan  “Bimtek Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)“ akan diselenggarakan pada:

Jadwal Bimtek dan Diklat

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas Ekslusif; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 1. City Tour Peserta (Peserta Wajib Konfirmasi) 2. Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) 3. Syarat & Ketentuan Berlaku 4. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yg Tidak Tercantum di Website, (Syarat & Ketentuan Berlaku) 5. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@pusdiklatpemendagri.com

www.pusdiklatpemendagri.com

BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Perencanaan kinerja yang baik adalah suatu proses penetapan kegiatan yang dilakukan setiap tahun, serta indikator kinerja yang berdasarkan pada suatu program, kebijakan, serta sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya pada rencana strategi. Kemudian hasil dari proses tersebut akan menghasilkan Rencana Kinerja Tahunan atau RKJ.

Pengukuran Kinerja Yang Menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. IKU di tingkat pemerintah pusat yaitu kementrian negara dan departemen adalah, indikator hasil yang sudah sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsinya.
2. IKU di tingkat eselon I adalah indikator hasil atau keluaran yang setingkat lebih tinggi dari keluaran, setiap unit kerja yang ada di bawahnya.
3. IKU di tingkat eselon II adalah hanya indikator keluaran.

Fungsi Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah :

1. Sebagai media hubungan kerja dalam suatu organisasi.
2. Sebagai media akuntabilitas.
3. Sebagai media informasi untuk umpan balik perbaikan pada kinerjanya.
4. LAKIP dapat menjadi instrumen peningkatan kinerja yang berkesinambungan.

Tujuan Analisis Kinerja

1. Agar bisa mengenali setiap kendala dan hambatan yang dihadapi.
2. Agar bisa menilai efisiensi penggunaan sumber daya yang tepat dalam menghasilkan output.
3. Agar bisa menilai efektivitas pada pencapaian hasil terhadap setiap rencana yang ada.
4. Agar bisa menilai kualitas, apakah telah memenuhi keinginan atau kepuasan stakeholders.

Baca juga:

• Bimtek Lakip 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2013