Bimtek tentang Legal Drafting Training

Perancangan hukum atau disebut juga legal drafting merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam praktik hukum. Legal drafting adalah kombinasi dari dua kata, yakni LEGAL dan juga DRAFTING.

Yang dimaksud dengan legal adalah segala sesuatu sesuatu yang berkaitan dengan ketentuan hukum. Untuk drafting sendiri bermakna sebagai sebuah perancangan/pengkonsepan.

Legal Drafting

dapat diartikan secara singkat sebagai suatu perancangan/pengkonsepan naskah hukum / perancangan kontrak atau MoU. legal drafting ber beda dengan pengertian legislative drafting.

Legislative drafting

berkaitan dengan sebuah perancangan / pengkonsepan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga / pejabat yang berwenang yakni dalam bentuk UU (undang-undang), peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan jenis lainnya.

Sementara legal drafting yang berkenaan dengan perancangan hukum

yang dibuat oleh subjek hukum baik badan hukum (lembaga yang berwenang) atau perorangan, yaitu dalam bentuk perjanjian kerja sama, memorandum of understanding (MoU) atau perjanjian/kontrak.

Adapun prinsip-prinsip pada umumnya yang terdapat dalam materi legislative drafting tetap dibutuhkan juga untuk materi legal drafting.

Saat ini masih banyak yang belum mengetahui dan memahami bagaimana strategi menyusun legal drafting secara benar dan sah.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Legal Drafting, maka kami Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) akan mengadakan Pelatihan dengan tema : “LEGAL DRAFTING TRAINING” pada:

Pelatihan Legal Drafting

Dalam konteks perancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan dapat menelaah lima tahap pengharmonisasian rancangan peraturan: permohonan, pemeriksaan administratif, rapat pengharmonisasian, paraf persetujuan, dan penyampaian hasil.

Untuk rancangan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden, kelengkapan serta kesesuaian dokumen diperiksa secara administratif. Apabila permohonan belum lengkap atau belum sesuai, pemrakarsa diberi pemberitahuan beserta alasan dan paling lambat dua hari kerja untuk melengkapinya sebelum permohonan dikembalikan.

Analisis konsepsi dalam proses tersebut mencakup substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan antara lain keselarasan hukum, asas hukum, putusan pengadilan, dasar kewenangan, arah pengaturan, serta konsekuensi kelembagaan dan keuangan negara.

FAQ

Apa yang dibahas dalam aspek legislative drafting?

Untuk aspek legislative drafting, pelatihan dapat membahas bahwa pada rancangan Peraturan Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi, analisis konsepsi dituangkan dalam tanggapan tertulis yang menjadi bahan rapat pengharmonisasian.

Informasi dan Pendaftaran

Minta proposal / brosur pelatihan

Silakan meminta proposal atau brosur untuk meninjau ruang lingkup pembahasan yang sesuai dengan kebutuhan instansi.

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau Materi di bahas sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)  4. Seminar Kit 5. Tas 6. Sertifikat Pelatihan/Bimtek CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@pusdiklatpemendagri.com

www.pusdiklatpemendagri.com

"JADWAL, BIAYA, & MATERI (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "