KUA dan PPAS dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah

KUA, PPAS, Renja, RKA dan RAPBD

penyusunan KUA dan PPAS membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis. KUA dan PPAS menjadi penghubung antara arah pembangunan daerah, kemampuan keuangan, prioritas program, serta batas awal alokasi anggaran. Perlu […]

Bimtek Tata Cara PBG, SLF, dan SIMBG bagi Pemerintah Daerah

Bintek Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (SOP IMB)

tata cara PBG SLF dan SIMBG membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis. Tata cara PBG SLF dan SIMBG IMB telah digantikan oleh Persetujuan Bangunan Gedung sehingga materi lama perlu […]

Bimtek Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Daerah

Diklat Transaksi Non Tunai

transaksi nontunai pemerintah daerah membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis. Transaksi nontunai pemerintah daerah Transaksi nontunai perlu dirancang sebagai proses pengendalian, bukan sekadar memindahkan pembayaran tunai ke kanal elektronik. […]

Implementasi Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Bimtek Implementasi Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis. Pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes Siskeudes membantu administrasi, tetapi kualitas pengelolaan tetap bergantung pada ketepatan perencanaan, bukti transaksi, […]

Bimtek Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah (PBJ)

Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (PBJ)

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) merupakan rangkaian kegiatan sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kualitas pengadaan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen, tetapi juga oleh ketepatan kebutuhan, strategi pengadaan, pemilihan metode, pengendalian kontrak, penggunaan produk dalam negeri, serta pertanggungjawaban setiap pelaku. Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah membantu PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, UKPBJ, […]

Bimtek Tata Kelola dan Pengembangan Koperasi

Bimtek Implementasi Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang per Koperasian di Indonesia

tata kelola dan pengembangan koperasi membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis. Tata kelola dan pengembangan koperasi Koperasi membutuhkan tata kelola yang menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan serta […]

Bimtek Diklat Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Keterampilan Kerajinan Tangan

Bimtek Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Keterampilan Kerajinan Tangan

pengembangan usaha kerajinan masyarakat membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis. Pengembangan usaha kerajinan masyarakat Keterampilan kerajinan perlu dihubungkan dengan kebutuhan pasar, mutu, biaya, kapasitas produksi, pemasaran, dan pengelolaan usaha […]

Bimtek Pemberdayaan UMKM Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021

Bimtek Implementasi PP Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Menengah

pemberdayaan UMKM berdasarkan PP 7 Tahun 2021 membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis. Pemberdayaan UMKM berdasarkan PP 7 Tahun 2021 PP Nomor 17 Tahun 2013 telah dicabut oleh PP […]

Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah

implementasi kebijakan penanaman modal daerah membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis. Kebijakan investasi baru memberi manfaat apabila diterjemahkan ke program, layanan, pembagian peran, indikator, dan evaluasi yang dapat dijalankan […]

Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah

Renstra DPMPTSP kabupaten kota membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis. Renstra DPMPTSP perlu menjadi dokumen manajemen kinerja yang menghubungkan isu strategis, sasaran pelayanan, program, indikator, pendanaan, dan evaluasi. Perlu […]