Pusdiklat Pemendagri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah mengatur masalah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran. Peraturan ini dibuat untuk menimbang terlaksananya Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut adalah berbagai hal mengenai KUA dan PPAS. Plafon Anggaran Sementara merupakan besaran jumlah […]

Salah satu fungsi dari DPRD khususnya sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD. Selain itu juga berfungsi untuk mengelola administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan. Penyusunan dan pengelolaan tersebut pun mempunyai tata cara sendiri. Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan DPRD Salah satu keuangan yang ditangani oleh DPRD […]

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD adalah suatu lembaga legislatif perwakilan rakyat yang memiliki anggota maksimal 100 orang. Lembaga legislatif yang berlokasi di suatu daerah ini memiliki kedudukan yang sejajar dengan Kepala Daerah di wilayah tersebut. Anggota DPRD memiliki beberapa hak yang telah dimilikinya sejak terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam rangka memantapkan […]

Jika berbicara mengenai Optimalisasi Peran DPRD dalam perancangan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah, maka kita harus mengetahui dahulu apa fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tiga fungsi yang harus di jalankan, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam rangka memantapkan […]

DPRD dibentuk di setiap provinsi, dan kabupaten/kota di Indonesia, pada umumnya diketahui sebagai suatu lembaga legislatif. Namun sebenarnya semua fungsi legislatif yang ada di daerah bukan tanggung jawab DPRD sepenuhnya. Karena wewenang dalam penetapan peraturan daerah tetap berada di tangan gubernur/bupati tetapi tetap dengan persetujuan DPRD. Maka dari itu DPRD merupakan suatu lembaga yang mengontrol […]

Ketentuan tentang penetapan APBD sudah diatur dalam perundang-undangan, yang meliputi penegasan tujuan serta fungsi dari pembuatan anggaran pemerintah. Dalam hal ini dibutuhkan penegasan dalam hal peran DPRD dan pemerintah dalam proses menetapkan APBD tersebut. Pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja juga dibutukan dalam sistem penganggaran. Optimalisasi fungsi dan wewenang DPRD dalam proses penyusunan dan penetapan APBD, sangat […]

Bimtek / Diklat DPRD Anggota DPRD perlu memahami regulasi, perencanaan pembangunan, penganggaran, pengawasan, komunikasi konstituen, dan tata kerja alat kelengkapan. Kapasitas tersebut harus terus diperbarui karena kebijakan dan kebutuhan daerah berkembang. Bimtek Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD dirancang sebagai program penguatan kompetensi lintas fungsi. Materinya berbeda dari halaman pelaksanaan tiga fungsi DPRD karena menekankan kemampuan individual […]

Bimtek / Diklat DPRD Berakhirnya masa jabatan merupakan masa transisi yang perlu dipersiapkan. Pengalaman dalam legislasi daerah, pembahasan anggaran, komunikasi publik, negosiasi, dan pengawasan dapat menjadi modal untuk berkarya di bidang sosial, usaha, pendidikan, konsultasi, atau pengabdian masyarakat. Pelatihan Persiapan Purnabakti dan Pengembangan Kompetensi Mantan Anggota DPRD membantu peserta menyusun langkah realistis berdasarkan pengalaman, minat, […]

Bimtek / Diklat DPRD Sekretariat DPRD memberikan dukungan administratif dan teknis agar pimpinan, anggota, serta alat kelengkapan DPRD dapat menjalankan tugas secara tertib. Kualitas layanan ditentukan oleh ketepatan dokumen, kejelasan alur, kecepatan respons, koordinasi, dan profesionalitas aparatur. Bimtek Pelayanan Prima Sekretariat DPRD membantu sekretariat membangun standar layanan yang konsisten tanpa mengurangi independensi tugas kedewanan. Perlu […]

Bimtek / Diklat DPRD DPRD menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan dalam kerangka representasi rakyat. Ketiga fungsi tersebut saling berkaitan dan memerlukan agenda kerja, bahan yang memadai, proses rapat yang tertib, keputusan yang terdokumentasi, serta tindak lanjut yang dapat dipantau. Bimtek Pelaksanaan Fungsi DPRD membantu pimpinan, anggota, dan sekretariat memahami proses kerja masing-masing […]