Keuangan desa adalah hak dan kewajiban para penduduk desa yang dinilai dengan uang atau barang dan jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pada suatu desa. Sedangkan pengertian dari pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan di suatu desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pennatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. APBDesa adalah sebuah rencana keuangan tahunan […]
Untuk Verifikasi serta rekonsiliasi “Laporan dan Pertanggungjawaban Bendahara” dibuat oleh bendahara wajib untuk setiap bulannya. Sedangkan untuk Penyampaiannya selambat-lambatnya tanggal 10 di bulan selanjutnya. Adapun Tugas dan tanggung jawab bendahara dalam hal laporan pertangggungjawaban, hendaknya mampu mengantisipasi setiap permintaan laporan tersebut dengan kebenaran yang tepat dan akurat. Didalam Satuan kerja wajib membuat laporan dengan teliti, […]
Berdasarkan Surat KPK Nomor: B-3681/01-52/10/2012 tanggal 25 Oktober 2012 hal Telaahan atas PMK No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap serta Disposisi Menteri Keuangan pada Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor ND-923/SJ/2012 tanggal 28 November 2012 perihal Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, […]
Penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara SKPD berhubungan erat dengan pengelolaan keuangan daerah. Pengertian mendalam dari pengelolaan keuangan daerah yaitu kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, tanggung jawab, serta pengawasan dalam bidang keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut telah diatur dalam peraturan mentri yang terdiri dari kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah, azas umum […]
Tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah (PP No.10 Tahun 2011) sudah diatur di dalam undang-undang nomor 1 tahun 2004, mengenai perbendaharaan negara. Isi dari perbendaharaan negara tersebut adalah membiayai dan mendukung segala macam kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran dalam pembangunan. Sehingga pemerintah dapat mengadakan pinjaman atau menerima hibah, baik yang berasal dari […]
Standar pemeriksaan keuangan adalah patokan dalam melakukan pemeriksaan serta pengelolaan atas tanggung jawab negara. Standar pemeriksaan tersebut meliputi standar umum, pelaksanaan, serta pelaporan pemeriksaan yang harus dipedomani oleh BPK. Di dalam tugas pemeriksaannya itu, BPK telah menyusun standar pemeriksaannya pertama kali di tahun 1995. Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara Tetapi seiring dengan perubahan pada konstitusi […]
Seperti yang sudah kita ketahui bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan rutinitas kegiatan tahunan SKPD. Pertanggungjawaban pada setiap anggaran yang telah diterima wajib ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran tersebut. Tujuan dari pelaksanaan laporan itu adalah untuk mengetahui berapa banyak anggaran yang sudah terealisasi. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menyusun laporan keuangan SKPD adalah, pertama-tama […]
Metode pembuatan anggaran dilakukan dengan cara metode tradisional atau yang biasa disebut dengan item line budget. Namun kini sudah ada yang lebih modern yakni, sistem penyusunan anggaran berbasis kinerja. Penyusunan anggaran dengan sistem tersebut tidak berdasar pada analisa setiap kegiatan yang harus disambungkan dengan tujuan tertentu. Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan anggaran itu […]
Dalam melaksanakan penatausahaan di bidang keuangan desa, kepala desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa dilakukan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai, hal itu juga harus berdasarkan keputusan dari kepala desa. Bendahara desa adalah salah satu dari perangkat desa yang ditunjuk khusus oleh kepala desa dalam rangka pelaksanaan APBD. Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan […]
Didalam Mekanisme pada pengelolaan hibah telah diatur sedemikian rupa dalam perdirjen perbendaharaan mengenai tata cara pengesahan hibah langsung yang berbentuk uang, serta pencapaian memo dalam pencatatan hibah langsung yang berbentuk barang, jasa, serta surat-surat berharga. Pendapatan hibah langsung adalah jenis penerimaan hibah yang diterima secara langsung. Untuk pencairan dananya tidak dilakukan melalui KPPN tapi pengesahannya […]