Pengadaan barang/jasa di Desa bukan sekadar proses membeli kebutuhan. Setiap keputusan harus berangkat dari Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa, menjawab kebutuhan masyarakat, memberi manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mengikuti tata cara yang ditetapkan pemerintah kabupaten/kota. Bimtek Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa membantu Kepala Desa, perangkat Desa, pelaksana kegiatan anggaran, Tim Pelaksana Kegiatan […]
Ketertiban keuangan desa tidak hanya ditentukan oleh lengkapnya laporan pada akhir tahun. Kualitas pertanggungjawaban dibangun melalui pencatatan transaksi, pemeriksaan bukti, rekonsiliasi, dan penutupan buku secara rutin. Jika pekerjaan tersebut ditunda, selisih kas, dokumen yang belum lengkap, atau kesalahan pengelompokan belanja dapat menumpuk dan semakin sulit ditelusuri. Bimtek Rekonsiliasi dan Penutupan Buku Keuangan Desa dirancang sebagai […]
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) bukan sekadar kumpulan angka tahunan. Dokumen ini menggambarkan capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan tugas pembantuan, kualitas data, dan kemampuan pemerintah daerah mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Pemerintah Pusat. Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) membantu tim penyusun memahami alur pengumpulan data, pembagian tanggung jawab, pengisian indikator, verifikasi bukti dukung, konsolidasi […]
Perencanaan dan evaluasi kinerja aparatur perlu menghubungkan sasaran organisasi, hasil kerja pegawai, dan bukti kinerja. Aparatur pemerintahan daerah memegang peran penting dalam menerjemahkan sasaran pembangunan menjadi pelayanan, program, dan hasil kerja yang dirasakan masyarakat. Karena itu, kinerja pegawai tidak cukup dinilai dari kehadiran atau banyaknya kegiatan. Pemerintah daerah memerlukan perencanaan yang jelas, indikator yang terukur, […]
Program perangkat daerah tidak cukup hanya berisi daftar kegiatan dan kebutuhan anggaran. Setiap program harus menjawab sasaran pembangunan, memiliki indikator yang terukur, menggunakan nomenklatur yang tepat, didukung pagu yang realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui hasil yang dirasakan masyarakat. Bimtek Penyusunan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah membantu aparatur menghubungkan dokumen perencanaan daerah dengan rencana kerja […]
Dana Desa merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Agar memberikan hasil nyata, pengelolaannya harus dimulai dari prioritas yang tepat, data yang dapat dipercaya, dokumen yang tertib, serta pengendalian terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Bimtek Pengelolaan Dana Desa dan Transfer ke Daerah membantu pemerintah […]
Alokasi Dana Desa (ADD) perlu dikelola melalui perencanaan yang jelas agar anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar habis dalam satu tahun. Pemerintah desa perlu menghubungkan arah pembangunan, prioritas tahunan, kegiatan, indikator, anggaran, pelaksana, serta bukti pertanggungjawaban dalam satu rangkaian kerja. Bimtek Perencanaan Strategis dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa membantu kepala desa, perangkat desa, Badan […]
Koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi penting ketika satu program melintasi batas wilayah, memerlukan pembagian kewenangan, atau melibatkan beberapa perangkat daerah. Tanpa pemahaman yang sama, perencanaan dapat tumpang tindih, pelayanan publik terlambat, dan pertanggungjawaban kinerja menjadi tidak jelas. Bimtek Harmonisasi Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi membantu aparatur memahami pembagian urusan, pola koordinasi, […]