Pusdiklat Pemendagri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah mengatur masalah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran. Peraturan ini dibuat untuk menimbang terlaksananya Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut adalah berbagai hal mengenai KUA dan PPAS. Plafon Anggaran Sementara merupakan besaran jumlah […]

Salah satu fungsi dari DPRD khususnya sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD. Selain itu juga berfungsi untuk mengelola administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan. Penyusunan dan pengelolaan tersebut pun mempunyai tata cara sendiri. Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan DPRD Salah satu keuangan yang ditangani oleh DPRD […]

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD adalah suatu lembaga legislatif perwakilan rakyat yang memiliki anggota maksimal 100 orang. Lembaga legislatif yang berlokasi di suatu daerah ini memiliki kedudukan yang sejajar dengan Kepala Daerah di wilayah tersebut. Anggota DPRD memiliki beberapa hak yang telah dimilikinya sejak terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam rangka memantapkan […]

Jika berbicara mengenai Optimalisasi Peran DPRD dalam perancangan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah, maka kita harus mengetahui dahulu apa fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tiga fungsi yang harus di jalankan, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam rangka memantapkan […]

DPRD dibentuk di setiap provinsi, dan kabupaten/kota di Indonesia, pada umumnya diketahui sebagai suatu lembaga legislatif. Namun sebenarnya semua fungsi legislatif yang ada di daerah bukan tanggung jawab DPRD sepenuhnya. Karena wewenang dalam penetapan peraturan daerah tetap berada di tangan gubernur/bupati tetapi tetap dengan persetujuan DPRD. Maka dari itu DPRD merupakan suatu lembaga yang mengontrol […]

Ketentuan tentang penetapan APBD sudah diatur dalam perundang-undangan, yang meliputi penegasan tujuan serta fungsi dari pembuatan anggaran pemerintah. Dalam hal ini dibutuhkan penegasan dalam hal peran DPRD dan pemerintah dalam proses menetapkan APBD tersebut. Pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja juga dibutukan dalam sistem penganggaran. Optimalisasi fungsi dan wewenang DPRD dalam proses penyusunan dan penetapan APBD, sangat […]

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat berada dalam tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. Pada tingkat Kabupaten atau Kota, keanggotaan DPRD terdiri dari seorang ketua, dengan wakil ketua yang berjumlah 2 atau 3 orang. 2 orang wakil untuk anggota berjumlah paling sedikit 20 orang, sedangkan 3 orang wakil untuk anggota yang berjumlah paling banyak 50 […]

Anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang menjabat dalam sebuah lembaga di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Anggota DPRD sendiri memiliki masa jabatan selama lima tahun, dan dapat menjabat lebih dari satu kali. Apabila masa jabatan sudah habis, seseorang merupakan anggota DPRD purnabakti. Anggota purnabakti tersebut dianggap berhak mendapatkan penguatan skills. Skills bagi Anggota DPRD Purnabakti […]

DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan lembaga perwakilan rakyat dan dapat berkedudukan di dalam tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Guna menjalankan tugasnya, DPRD memiliki sekretariat yang memiliki beberapa tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi sekretariat DPRD telah diatur dalam peraturan masing-masing daerah. Berikut adalah penjelasan lebih terperincinya. Untuk penjelasan lebih terperincinya mengenai Pelayanan Prima […]

Sistem pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi tiga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang mana pada kali ini akan dibahas mengenai legislatif. Lembaga legislatif terdiri dari beberapa lembaga, yaitu: Majelis Perwakilan Rakyat (MPR); Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Fungsi MPR Setiap lembaga memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing, pada Majelis Perwakilan Rakyat atau MPR memiliki fungsi, yaitu: […]