Keuangan Desa dikelola oleh Bendahara Desa, semua penerimaan maupun pengeluaran, harus dicatat oleh Bendahara Desa, lalu dibuat rekapitulasi setiap akhir bulan untuk mengetahui saldo akhir Keuangan Desa. Penerimaan secara keseluruhan, baik yang bersumber dari APBN maupun dari hasil usaha swadaya desa itu sendiri. Pengeluaran juga dicatat secara keseluruhan baik pengeluaran untuk program pemerintahan maupun pengeluaran rutin […]
Seperti diketahui bahwa 3 urutan dari bawah untuk Kepala Pemerintahan adalah : Kepala Desa – Lurah – Camat Kecamatan yang dikepalai oleh Camat membawahi Kelurahan yang dikepalai oleh Lurah, dan Kelurahan membawahi Desa yang dikepalai oleh Kepala Desa. Untuk daerah perkotaan yang tidak memiliki Desa, disebut dengan Rukun Warga atau RW dan dibawah RW ada Rukun […]
Pemerintah telah mengatur didalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya diterbitkan lagi 2 Peraturan pemerintah (PP) yaitu PP NO. 43 Tahun 2014 serta PP NO. 60 Tahun 2014 tentang desa dan ada 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yaitu Permendagri No.111, 112, 113, 114 Tahun 2014 sebagai turunan pelaksanaan UU No.6 tahun 2014 […]
Masalah kemiskinan yang tak berkesudahan selalu menjadi topik perioritas pembangunan nasional dan secara keseluruhan masalah ini belum mampu dipecahkan. Ini merupakan tanggungjawab bagi Stakeholder terkait dan seluruh elemen masyarakat untuk menemukan cara penaggulangan yang tepat guna. Kekurangan sandang dan pangan serta daya beli masyarakat dan persoalan energi, kemuadian akses transportasi dan letak geografi juga ikut memberikan […]
Pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Membangun ekonomi lokal desa, didasari oleh potensi desa, kebutuhan desa, kapasitas desa serta penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa. Sasaran tujuan akhir Pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di desa. Yang mendasari pembentukan BUMDes sebagai […]