Kerangka formal penerapan di instansi Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2020 merupakan kerangka resmi Manajemen Talenta ASN dan berstatus berlaku pada JDIH resmi. Keputusan Kepala BKN Nomor 411 Tahun 2025 mengatur percepatan pembangunan dan penerapan Manajemen Talenta ASN instansi pemerintah. Dua rujukan tersebut memberi orientasi bahwa implementasi berada dalam kerangka formal ASN dan instansi pemerintah, […]
Letak peran PPK dalam penetapan HPS Dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, persiapan oleh PPK mencakup penetapan HPS. Ketentuan tersebut menempatkan penetapan HPS dalam tahap persiapan oleh PPK, sedangkan HPS dihitung secara keahlian dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembahasan HPS ini hanya menggunakan ruang lingkup pengadaan pemerintah melalui penyedia; pembahasan ini bukan aturan umum […]
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI merupakan transformasi digital fundamental yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat untuk mewujudkan tata kelola keuangan dan administrasi daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi secara nasional. Seiring dengan dinamisnya perubahan regulasi teknis, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang adaptif terhadap sistem ini guna […]
Bimtek Optimalisasi Pengelolaan Dana BOSP dan Transaksi Non-Tunai Melalui Platform SIPLAH Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan aspek fundamental dalam menjamin kelancaran dan kualitas layanan pendidikan di setiap sekolah. Dana BOSP, sebagai sumber pendanaan yang berasal dari APBN, menuntut tingkat akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi yang semakin tinggi sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) terbaru […]
Pelatihan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) sangat penting untuk mewujudkan tertib administrasi dan tata kelola keuangan negara yang akuntabel. Secara umum, penatausahaan BMN meliputi tiga kegiatan utama: Pembukuan: Mencatat dan mendaftarkan seluruh BMN ke dalam daftar barang secara terperinci. Ini termasuk pendataan BMN sejak perolehan, mutasi (perpindahan), hingga perubahan statusnya. Inventarisasi: Melakukan pendataan fisik BMN […]
Regulasi lingkungan hidup di Indonesia memiliki beberapa instrumen penting, antara lain perizinan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan pengawasan. Ketiga instrumen ini memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah dampak negatif dari kegiatan pembangunan. Perizinan merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang […]
Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dasar Pengenaan Pajak Dasar pengenaan pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual ini dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB. […]
Laporan pertanggungjawaban kas merupakan dokumen penting yang menyajikan informasi lengkap terkait pengelolaan dana kas dalam suatu organisasi. Dalam laporan ini, semua penerimaan dan pengeluaran kas dicatat secara sistematis, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi kas. Laporan ini juga mencakup saldo kas pada akhir periode yang ditentukan, sehingga memudahkan manajemen dalam melakukan evaluasi dan pengambilan […]
Kebijakan dan Sistem Akuntansi berbasis SAK dan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas adalah salah satu materi diklat / Bimtek Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Kebijakan Akuntansi BLU berbasis SAK Badan Layanan Umum (BLU) sebagai bagian dari entitas pemerintah, wajib menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang relevan dalam penyusunan laporan keuangannya. SAK yang diterapkan oleh […]
Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan sistem pengelolaan yang efisien dan transparan, BLU dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Efektivitas pengelolaan keuangan tercermin dari kemampuan BLU dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi anggaran yang dialokasikan, serta dalam […]