Bimtek / Diklat Pedoman Teknis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki caranya masing-masing dalam hal pengelolaan keuangannya. Baik carapengelolaan maupun pedoman teknis pemberian bantuan sosial dan dana hibah. Selain itu kedua pemerintahan tersebut juga memiliki auditor independen negara yang bisa melihat perbedaan atau persamaannya, mengenai pengelolaan keuangannya masing-masing.

Salah satu perbedaan yang tampak dari kedua pengelolaan keuangan tersebut, bisa dilihat dari pembelanjaan langsung dan pembelanjaan tidak langsung. Sebagai contoh bantuan sosial dan dana hibah yang ada dalam pembelanjaan tidak langsung. Adalah pengeluaran berbentuk uang yang dikeluarkan tanpa adanya input yang dapat diukur dari jenis pelaksanaannya.

Beda halnya dengan pembelanjaan barang atau pembelanjaan jasa, yang motifnya tentu jelas dapat dilihat dari umpan balik yang diterima. Akan tetapi sering juga dana hibah serta bantuan sosial dimasukkan dalam pembelanjaan langsung di pemerintah daerah. Sesungguhnya bantuan sosial dan dana hibah dikategorikan pada belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Untuk memantapkan pemahaman serta meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan maka kami akan menyelenggarakan Pelatihan / Bimtek / Diklat Keuangan tentang: “Pedoman Teknis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial“ akan dilaksanakan pada:

Jadwal Bimtek dan Diklat

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau Materi di bahas sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)  4. Seminar Kit 5. Tas 6. Sertifikat Pelatihan/Bimtek CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@pusdiklatpemendagri.com

www.pusdiklatpemendagri.com

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Prosedur Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial

Jika kita lihat Perbedaan didalam dana hibah dan juga di dalam bantuan sosial yang masuk kepada pengelompokan belanja langsung maupun tidak langsung, dapat kita lihat dari urutan pelaksanaan dalam hal pengelolaannya. Bagi pemerintahan pusat, untuk dana hibah, bantuan sosial itu tidak dimasukkan ke dalam kelompok belanja. Akan tetapi hal ini diurutkan dari penyebutan program yang tertuang pada belanja langsung.

Pemberian dana hibah, bantuan sosial hal ini berbeda dari bentuk uang yang telah dikeluarkan oleh jenis belanja lainnya dalam hal pelaksanaannya. Syarat pemberian dana hibah, bantuan sosial yang diberikan dari pemerintah untuk rakyat Indonesia, hal ini sesuai penilaian atau kebijaksanaan secara pribadi/perorangan dari pemimpin di dalam pemerintahan.

Seorang pemimpin sepatutnya memiliki kekuatan yang besar dalam memutuskan atau menghendaki sesuatu di dalam pemerintahan. Maka dari itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, selayaknya mendapat masukan politis, ekonomis, hukum, serta dimensi lainnya dalam menentukan pedoman teknis pemberian dana hibah dan bantuan sosial di masyarakat Indonesia.

Sekarang pemberian dana hibah, bantuan sosial oleh pemerintah pusat yang mempunyai jumlah paling besar, dapat dilihat dari anggaran terkecil. Misal : beasiswa pendidikan; Bantuan Untuk sistem pemberdayaan masyarakat pada program nasional.

Sedangkan pemberian bantuan sosial ataupun pemberian dana hibah pada pemerintah daerah, lebih dekat bagi pemilik hak pengelolaan kepentingan yakni rakyat/masyarakat. Sehingga administrasi berikut birokrasinya yang ada di dalamnya, tebtu memiliki ruang lingkup yang lebih kecil dibanding pemerintah pusat.

Dapat dilihat perbedaan lainnya dalam pemberian dana hibah, bantuan sosial yang ada di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di pemerintah daerah dalam perincian dana hibah serta bantuan sosial, sangat mudah dibandingkan dengan perincian yang ada dipemerintah pusat. Dana hibah dan juga pemberian bantuan sosial ini dialokasikan dalam besaran uangnya, tetapi cara ini dianggap kurang efektif.