Persaingan bisnis, perubahan permintaan pelanggan, keterlambatan pemasok, tingginya biaya persediaan hingga kebutuhan distribusi yang semakin cepat membuat pengelolaan rantai pasok tidak lagi dapat dilakukan secara terpisah oleh masing-masing bagian perusahaan. Perusahaan dapat memiliki persediaan dalam jumlah besar tetapi tetap mengalami stockout. Bagian purchasing dapat memperoleh harga pembelian yang rendah, tetapi perusahaan justru menanggung biaya lebih […]
-
Training Supply Chain Management (SCM): Strategi Pengadaan, Persediaan, Gudang dan Distribusi untuk Perusahaan
-
Perencanaan dan Penganggaran BLU: Hubungan RSB, RBA, dan Target Kinerja
-
Kebijakan dan Tata Kelola BLU: Prinsip, Pembagian Peran, dan Penerapannya
-
Contoh RAB BUMDes: Format, Komponen dan Cara Menyusunnya
-
Implementasi Manajemen Talenta ASN di Instansi Pemerintah
-
Peran PPK dalam Penyusunan HPS Pengadaan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran BLU: Hubungan RSB, RBA, dan Target Kinerja
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU bukan sekadar daftar kegiatan dan kebutuhan belanja tahunan. Dokumen ini menjadi penghubung antara arah strategis organisasi, target pelayanan, indikator kinerja, proyeksi pendapatan, kebutuhan biaya, dan penggunaan anggaran. RBA yang disusun dengan baik membantu Badan Layanan Umum (BLU) menjelaskan apa yang ingin dicapai, layanan apa yang harus diperbaiki, sumber daya […]
Kebijakan dan Tata Kelola BLU: Prinsip, Pembagian Peran, dan Penerapannya
Badan Layanan Umum (BLU) memperoleh fleksibilitas pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, fleksibilitas tersebut bukan berarti setiap keputusan dapat diambil tanpa batas. BLU tetap membutuhkan tata kelola yang mampu menghubungkan mutu layanan, kinerja, keuangan, kepatuhan, dan pertanggungjawaban. Karena itu, kebijakan dan tata kelola BLU tidak cukup dipahami sebagai kumpulan peraturan atau pembagian jabatan. […]
Contoh RAB BUMDes: Format, Komponen dan Cara Menyusunnya
Rencana Anggaran Biaya atau RAB BUMDes merupakan dokumen kerja yang membantu pengelola memperkirakan kebutuhan biaya untuk menjalankan kegiatan atau unit usaha. RAB yang tersusun dengan baik membuat penggunaan dana lebih mudah direncanakan, dijelaskan, dipantau, dan dievaluasi. Bagi pengelola BUMDes, RAB tidak cukup hanya berisi angka pengeluaran. Penyusunannya perlu dikaitkan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, […]
Implementasi Manajemen Talenta ASN di Instansi Pemerintah
Kerangka formal penerapan di instansi Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2020 merupakan kerangka resmi Manajemen Talenta ASN dan berstatus berlaku pada JDIH resmi. Keputusan Kepala BKN Nomor 411 Tahun 2025 mengatur percepatan pembangunan dan penerapan Manajemen Talenta ASN instansi pemerintah. Dua rujukan tersebut memberi orientasi bahwa implementasi berada dalam kerangka formal ASN dan instansi pemerintah, […]
Peran PPK dalam Penyusunan HPS Pengadaan Pemerintah
Letak peran PPK dalam penetapan HPS Dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, persiapan oleh PPK mencakup penetapan HPS. Ketentuan tersebut menempatkan penetapan HPS dalam tahap persiapan oleh PPK, sedangkan HPS dihitung secara keahlian dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembahasan HPS ini hanya menggunakan ruang lingkup pengadaan pemerintah melalui penyedia; pembahasan ini bukan aturan umum […]
Bimtek Implementasi SIPD RI Dalam Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Dan Administrasi Kepegawaian
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI merupakan transformasi digital fundamental yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat untuk mewujudkan tata kelola keuangan dan administrasi daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi secara nasional. Seiring dengan dinamisnya perubahan regulasi teknis, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang adaptif terhadap sistem ini guna […]
Optimalisasi Pengelolaan Dana BOSP dan Transaksi Non-Tunai Melalui Platform SIPLAH
Bimtek Optimalisasi Pengelolaan Dana BOSP dan Transaksi Non-Tunai Melalui Platform SIPLAH Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan aspek fundamental dalam menjamin kelancaran dan kualitas layanan pendidikan di setiap sekolah. Dana BOSP, sebagai sumber pendanaan yang berasal dari APBN, menuntut tingkat akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi yang semakin tinggi sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) terbaru […]
Pelatihan Penatausahaan Barang Milik Negara
Pelatihan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) sangat penting untuk mewujudkan tertib administrasi dan tata kelola keuangan negara yang akuntabel. Secara umum, penatausahaan BMN meliputi tiga kegiatan utama: Pembukuan: Mencatat dan mendaftarkan seluruh BMN ke dalam daftar barang secara terperinci. Ini termasuk pendataan BMN sejak perolehan, mutasi (perpindahan), hingga perubahan statusnya. Inventarisasi: Melakukan pendataan fisik BMN […]
Bimtek Implementasi Regulasi Lingkungan Hidup: Perizinan, AMDAL, dan Pengawasan
Regulasi lingkungan hidup di Indonesia memiliki beberapa instrumen penting, antara lain perizinan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan pengawasan. Ketiga instrumen ini memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah dampak negatif dari kegiatan pembangunan. Perizinan merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang […]