Bimtek Kebijakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bagi Satpol PP

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat memerlukan kebijakan yang jelas, proporsional, terkoordinasi, dan menghormati hak warga. Bimtek ini berfokus pada cara pemerintah daerah menerjemahkan Perda dan Perkada menjadi rencana serta prosedur lapangan.

Mengapa pelatihan ini diperlukan?

Penanganan tanpa pemetaan risiko, komunikasi, dan koordinasi dapat memicu konflik atau tindakan yang tidak seragam. Kebijakan perlu membedakan pencegahan, pembinaan, penertiban, perlindungan masyarakat, serta eskalasi kasus.

Materi yang dibahas

• tugas dan fungsi Satpol PP dalam pemerintahan daerah
• analisis masalah serta pemetaan risiko wilayah
• penyusunan kebijakan, SOP, dan rencana operasi
• komunikasi persuasif, mediasi, dan pencegahan konflik
• koordinasi perangkat daerah, PPNS, kepolisian, dan masyarakat
• dokumentasi tindakan serta akuntabilitas
• monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut

Peserta yang disarankan

Pimpinan dan anggota Satpol PP, perangkat daerah penyusun kebijakan, bagian hukum, kecamatan, PPNS, dan mitra terkait.

Hasil yang diharapkan

Peserta mampu menyusun matriks masalah, pilihan tindakan, pembagian peran, dan indikator evaluasi yang sesuai dengan kewenangan daerah.

Rujukan dan batas penerapan

Rujukan utama adalah PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang tercatat berstatus berlaku. Pelaksanaan perlu diselaraskan dengan Perda, Perkada, dan SOP daerah.

Lihat klaster program pada halaman Bimtek Satpol PP.

Jadwal Bimtek dan Pelatihan

Peserta dapat memilih jadwal yang dipublikasikan dan kota pelaksanaan. Kegiatan tetap dapat diselenggarakan tanpa menunggu kuota penuh sepanjang ketentuan administrasi telah dipenuhi.