Bimtek Pengelolaan Kinerja dan Karier JF Pengadaan Barang/Jasa

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) membutuhkan kompetensi teknis, integritas, dokumentasi kinerja, dan pengembangan karier yang terencana. Pengelolaan kinerja tidak lagi tepat dipahami sebatas menghitung butir kegiatan lama. Aparatur perlu memahami sasaran kinerja, hasil kerja, bukti dukung, pengembangan kompetensi, dan mekanisme kenaikan jenjang sesuai ketentuan yang berlaku.

Bimtek Pengelolaan Kinerja dan Pengembangan Karier JF PPBJ membantu pejabat fungsional, atasan langsung, pengelola kepegawaian, tim pengelola kinerja, dan UKPBJ menyelaraskan pekerjaan pengadaan dengan target organisasi dan pengembangan profesi.

Peran JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

JF PPBJ menjalankan tugas yang berkaitan dengan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, pengadaan secara swakelola, serta pengelolaan ekosistem pengadaan sesuai penugasan dan jenjangnya. Perannya bukan sekadar menjalankan tahapan administratif, tetapi membantu organisasi memperoleh hasil pengadaan yang mendukung pelayanan.

Dari angka kredit menuju pengelolaan kinerja

Perubahan kebijakan jabatan fungsional menuntut instansi menata kembali cara merencanakan, memantau, mengevaluasi, dan mendokumentasikan kinerja. Bukti kerja harus menunjukkan kontribusi terhadap target unit, mutu keluaran, penyelesaian masalah, dan akuntabilitas proses.

• menyelaraskan rencana hasil kerja dengan sasaran unit dan organisasi;
• menetapkan indikator yang dapat diukur;
• mendokumentasikan penugasan, proses, keluaran, dan hasil;
• melakukan dialog kinerja secara berkala;
• mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi;
• menyiapkan bukti untuk evaluasi, kenaikan jenjang, atau perpindahan sesuai ketentuan.

Bukti dukung yang perlu disiapkan

Bukti dukung harus relevan dengan hasil kerja, bukan sekadar banyaknya dokumen. Contohnya meliputi surat tugas, rencana kerja, dokumen kajian, dokumen pemilihan, laporan pengelolaan kontrak, rekomendasi perbaikan, keluaran pendampingan, laporan evaluasi, serta bukti pengembangan kompetensi.

Peran pejabat fungsional, atasan, dan pengelola SDM

• Pejabat fungsional merencanakan hasil kerja, menjaga bukti, meningkatkan kompetensi, dan melaporkan kemajuan.
• Atasan langsung memastikan target relevan, memberi umpan balik, dan menilai kinerja secara objektif.
• Pengelola SDM menjaga data jabatan, kebutuhan formasi, pengembangan kompetensi, dan proses administrasi karier.
• UKPBJ menghubungkan kebutuhan organisasi dengan penugasan dan pengembangan profesional SDM PBJ.

Kesalahan yang perlu dihindari

• menggunakan pedoman angka kredit lama tanpa memeriksa kebijakan terbaru;
• menetapkan target hanya berupa jumlah dokumen;
• bukti tidak menunjukkan peran dan hasil kerja individu;
• penugasan tidak sesuai jenjang atau kompetensi;
• dialog kinerja hanya dilakukan menjelang penilaian;
• pengembangan kompetensi tidak berhubungan dengan kebutuhan jabatan.

Pemahaman profesional dapat diperkuat melalui Bimtek Audit Pengadaan, Bimtek Penyusunan Kontrak, dan Bimtek Pengadaan Tanpa Tender.

Rujukan resmi

Materi perlu disesuaikan dengan kebijakan jabatan fungsional dan pengelolaan kinerja ASN yang berlaku. Verifikasi rujukan dapat dilakukan melalui JDIH LKPP, Badan Kepegawaian Negara, dan JDIH Kementerian PANRB sebelum kegiatan dilaksanakan.

Jadwal Bimtek JF PPBJ

Peserta dapat memilih jadwal dan kota pelaksanaan yang tersedia.

Jadwal Bimtek dan Diklat