Bimtek pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Peran Peraturan Pelaksanaannya

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum memiliki turunan Peraturan Pelaksanaan Tingkat Kementerian yang sangat penting dalam rangka memastikan implementasi yang tepat. Salah satu regulasi tersebut adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATRKBPN) No. 19 / 2021 tentang Pelaksanaan Ketentuan PP 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Keputusan Menteri (Kepmen) ini adalah pelebaran dari beberapa ketentuan dari Peraturan Pemerintah (PP) No.19 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan yang ditujukan untuk Kepentingan Umum diantaranya di Pasal 8, ada juga diPasal 52 dan Pasal 116 serta Pasal 139 di ayat (4). Oleh karena itu, Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sangatlah penting untuk memberikan panduan yang jelas dalam pelaksanaan pengadaan tanah.

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, disebutkan bahwa Instansi yang Memerlukan Tanah bertanggung jawab untuk menyusun rencana Pengadaan Tanah. Proses penyusunan rencana ini dilakukan dengan koordinasi dan sinergi antara Instansi yang Memerlukan Tanah, Instansi teknis terkait, serta melibatkan Lembaga Profesional dan/atau Ahli.

Instansi teknis terkait memiliki peran penting dalam menyediakan data yang diperlukan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dalam penyusunan Dokumen Penyediaan Pengadaan Tanah (DPPT). Rencana Pengadaan Tanah ini disusun dalam bentuk DPPT yang ditetapkan dan menjadi tanggung jawab pimpinan Instansi yang Memerlukan Tanah.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai Pengadaan Tanah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis dengan tema “Mekanisme Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2021”. Baca juga: Diklat Barang/Jasa Pemerintah

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi pengadaan tanah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional serta Bimbingan Teknis yang diadakan oleh PUSDIKLAT PEMENDAGRI akan menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan pengadaan tanah untuk pembangunan publik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Untuk Memantapkan Pemahaman Mengenai Pengadaan Tanah, Kami Akan Melaksanakan Bimbingan Teknis dengan tema “Mekanisme Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2021”. pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau Materi di bahas sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)  4. Seminar Kit 5. Tas 6. Sertifikat Pelatihan/Bimtek CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@pusdiklatpemendagri.com

www.pusdiklatpemendagri.com

"JADWAL, BIAYA, & MATERI (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "