Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual

Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi ketika hak, kewajiban, atau peristiwa ekonomi terjadi, bukan hanya ketika kas diterima atau dibayarkan. Dalam pemerintah daerah, penerapan basis akrual membantu menghasilkan informasi keuangan yang lebih lengkap mengenai pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Gagasan utama artikel lama ini tetap relevan: keberhasilan pelaporan berbasis akrual membutuhkan kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, sistem, dan regulasi. Penyusunan laporan tidak cukup dilakukan menjelang pemeriksaan. Kualitas laporan dibangun sejak penganggaran, pelaksanaan transaksi, penatausahaan, rekonsiliasi, sampai pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Mengapa laporan keuangan berbasis akrual penting?

Informasi berbasis kas menunjukkan arus penerimaan dan pengeluaran, tetapi belum selalu menggambarkan seluruh kondisi keuangan. Basis akrual memberikan gambaran yang lebih menyeluruh karena transaksi diakui sesuai substansi dan periode terjadinya. Informasi ini membantu pemerintah daerah menilai posisi keuangan, kewajiban yang harus diselesaikan, pemanfaatan aset, beban pelayanan, dan kesinambungan program.

Penerapan yang baik mendukung transparansi serta akuntabilitas pengelolaan APBD. Sebaliknya, pencatatan yang terlambat, klasifikasi akun yang tidak konsisten, dokumen yang tidak lengkap, dan rekonsiliasi yang lemah dapat menimbulkan perbedaan antarunit serta mengurangi keandalan laporan.

Komponen laporan keuangan pemerintah daerah

Peserta perlu memahami hubungan antarunsur laporan, bukan mempelajarinya secara terpisah. Sesuai kebutuhan instansi dan standar yang berlaku, pembahasan dapat mencakup:

• Laporan Realisasi Anggaran;
• Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
• Neraca;
• Laporan Operasional;
• Laporan Arus Kas;
• Laporan Perubahan Ekuitas; dan
• Catatan atas Laporan Keuangan.

Setiap laporan memiliki tujuan berbeda, tetapi datanya harus saling konsisten. Karena itu, peserta tidak hanya perlu memahami format, melainkan juga aliran data dari transaksi, jurnal, buku besar, penyesuaian, konsolidasi, hingga penyajian akhir.

Tiga kesiapan yang tetap relevan

1. Kelembagaan dan prosedur

Tugas dan tanggung jawab akuntansi pada perangkat daerah dan pengelola keuangan daerah harus jelas. Prosedur pencatatan, rekonsiliasi, koreksi, konsolidasi, dan penyampaian laporan perlu terdokumentasi agar pekerjaan tidak bergantung pada satu orang.

2. Sumber daya manusia

Petugas perlu memahami kebijakan akuntansi, klasifikasi transaksi, dokumen sumber, jurnal, penyesuaian, serta hubungan antara laporan anggaran dan laporan finansial. Kompetensi teknis juga harus didukung koordinasi antara bagian keuangan, aset, perencanaan, pendapatan, dan unit pelaksana.

3. Regulasi, kebijakan, dan sistem

Pemerintah daerah perlu memiliki kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi yang sesuai ketentuan. Aplikasi membantu pengolahan data, tetapi tidak menggantikan verifikasi, pengendalian, dan pertimbangan akuntansi. Data yang dimasukkan harus didukung dokumen serta dipahami oleh pengguna sistem.

Baca juga: pelajari akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk memahami hubungan pencatatan transaksi dengan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Tahapan penyusunan laporan yang perlu dikuasai

1. Menelaah kebijakan dan saldo awal: memastikan dasar pengakuan, pengukuran, serta data awal dapat dipertanggungjawabkan.
2. Mengidentifikasi transaksi: menentukan dokumen sumber, akun, periode, dan unit yang bertanggung jawab.
3. Melakukan pencatatan: menyusun jurnal dan memastikan hubungan dengan buku besar serta laporan pendukung.
4. Rekonsiliasi: membandingkan data antarunit, kas, aset, pendapatan, belanja, dan sumber lainnya.
5. Jurnal penyesuaian: menangani transaksi yang memerlukan pengakuan atau koreksi pada akhir periode.
6. Konsolidasi: menggabungkan data perangkat daerah secara konsisten dan mengeliminasi perbedaan yang relevan.
7. Penyajian dan pengungkapan: menyusun laporan serta Catatan atas Laporan Keuangan secara memadai.
8. Penelaahan akhir: memeriksa konsistensi, kelengkapan, kewajaran, dan dukungan dokumen sebelum laporan disampaikan.

Materi Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual

Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi, antara lain:

• konsep dan prinsip SAP berbasis akrual;
• hubungan sistem akuntansi dengan siklus pengelolaan keuangan daerah;
• identifikasi dan pencatatan transaksi pemerintah daerah;
• jurnal finansial, jurnal anggaran, dan jurnal penyesuaian;
• akuntansi pendapatan, belanja, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas;
• rekonsiliasi serta penyelesaian perbedaan data;
• penyusunan komponen laporan keuangan dan CaLK;
• konsolidasi laporan perangkat daerah;
• pengendalian internal dan kesiapan pemeriksaan; serta
• latihan kasus berdasarkan kebutuhan peserta.

Dasar regulasi

Rujukan utama yang berkaitan dengan materi ini meliputi:

• Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

PP Nomor 71 Tahun 2010 berstatus berlaku dan mencabut PP Nomor 24 Tahun 2005. Penerapan teknis harus tetap memperhatikan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan perubahan ketentuan yang berlaku.

Siapa yang perlu mengikuti kegiatan ini?

• pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara;
• staf akuntansi dan pelaporan perangkat daerah;
• pengelola aset, pendapatan, dan kas daerah;
• pejabat serta staf BPKAD/BKAD/BPKPD;
• APIP atau pemeriksa internal;
• operator sistem informasi keuangan; dan
• pihak lain yang terlibat dalam penyusunan dan konsolidasi LKPD.

Jadwal Bimtek dan Diklat

Peserta dapat memilih jadwal dan kota pelaksanaan yang tersedia. Kegiatan reguler tetap diselenggarakan sesuai ketentuan administrasi.

Biaya dan fasilitas peserta

Fasilitas meliputi pelatihan selama dua hari atau pembahasan materi sampai selesai, penginapan twin sharing, konsumsi selama kegiatan, seminar kit, tas peserta, dan sertifikat pelatihan/bimtek.

Pelaksanaan khusus untuk instansi

Instansi dapat mengajukan pelaksanaan khusus dengan penyesuaian tanggal, lokasi, jumlah peserta, tingkat kedalaman materi, dan contoh kasus. Dokumen internal yang bersifat terbatas tidak perlu dikirim melalui formulir terbuka; kebutuhan latihan dapat dibicarakan terlebih dahulu bersama admin.

Konsultasikan kebutuhan pelatihan Anda

Penyusunan laporan berbasis akrual membutuhkan pemahaman standar, ketelitian pencatatan, koordinasi antarfungsi, dan rekonsiliasi yang disiplin. Hubungi tim Pusdiklat Pemendagri untuk memperoleh informasi jadwal, undangan, atau surat penawaran.