penyusunan KUA dan PPAS membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis. KUA dan PPAS menjadi penghubung antara arah pembangunan daerah, kemampuan keuangan, prioritas program, serta batas awal alokasi anggaran. Perlu […]
Bimtek Tata Cara PBG, SLF, dan SIMBG bagi Pemerintah Daerah
tata cara PBG SLF dan SIMBG membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis. Tata cara PBG SLF dan SIMBG IMB telah digantikan oleh Persetujuan Bangunan Gedung sehingga materi lama perlu […]
Bimtek Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Daerah
transaksi nontunai pemerintah daerah membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis. Transaksi nontunai pemerintah daerah Transaksi nontunai perlu dirancang sebagai proses pengendalian, bukan sekadar memindahkan pembayaran tunai ke kanal elektronik. […]
Implementasi Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis. Pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes Siskeudes membantu administrasi, tetapi kualitas pengelolaan tetap bergantung pada ketepatan perencanaan, bukti transaksi, […]
Bimtek Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah (PBJ)
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) merupakan rangkaian kegiatan sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kualitas pengadaan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen, tetapi juga oleh ketepatan kebutuhan, strategi pengadaan, pemilihan metode, pengendalian kontrak, penggunaan produk dalam negeri, serta pertanggungjawaban setiap pelaku. Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah membantu PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, UKPBJ, […]
Bimtek Tata Kelola dan Pengembangan Koperasi
tata kelola dan pengembangan koperasi membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis. Tata kelola dan pengembangan koperasi Koperasi membutuhkan tata kelola yang menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan serta […]
Bimtek Diklat Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Keterampilan Kerajinan Tangan
pengembangan usaha kerajinan masyarakat membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis. Pengembangan usaha kerajinan masyarakat Keterampilan kerajinan perlu dihubungkan dengan kebutuhan pasar, mutu, biaya, kapasitas produksi, pemasaran, dan pengelolaan usaha […]
Bimtek Pemberdayaan UMKM Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021
pemberdayaan UMKM berdasarkan PP 7 Tahun 2021 membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis. Pemberdayaan UMKM berdasarkan PP 7 Tahun 2021 PP Nomor 17 Tahun 2013 telah dicabut oleh PP […]
Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah
implementasi kebijakan penanaman modal daerah membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis. Kebijakan investasi baru memberi manfaat apabila diterjemahkan ke program, layanan, pembagian peran, indikator, dan evaluasi yang dapat dijalankan […]
Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah
Renstra DPMPTSP kabupaten kota membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis. Renstra DPMPTSP perlu menjadi dokumen manajemen kinerja yang menghubungkan isu strategis, sasaran pelayanan, program, indikator, pendanaan, dan evaluasi. Perlu […]








