Berdasarkan PP No. 54 Tahun 2018 mengenai BUMD ( Badan Usaha Miliki Daerah ), dalam hal ini seluruh BUMD wajib mematuhinya. didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018, mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas dan anggota komisaris serta anggota direksi BUMD. dan didalam PP 54 tahun 2018 di atur mengenai masa […]
Untuk melaksanakan ketentuan di dalam Pasal 109 pada ayat 3, telah di terbitkan “Permendagri RI Nomor 104 Tahun 2016 mengenai Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagaimana diketahui bersama-sama bahwa Pada Program prioritas dalam Sekretariat DPRD pada dasarnya hal ini bersifat tetap yang tidak begitu banyak mengalami perubahan dari tahun ketahun. Hal ini disebabkan […]
Koperasi membutuhkan pengelolaan yang tertib agar tujuan pelayanan anggota dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan usaha. Keputusan bisnis, pengelolaan modal, pembagian sisa hasil usaha, pelayanan anggota, serta pertanggungjawaban tidak cukup hanya mengandalkan kebiasaan. Semuanya perlu disusun berdasarkan prinsip koperasi, aturan organisasi, data keuangan, dan keputusan rapat anggota. Bimtek Manajemen Pengelolaan Koperasi membantu pengurus, pengawas, pengelola, dan […]
Bendahara Pengeluaran memegang peran penting dalam ketertiban pelaksanaan anggaran perangkat daerah. Tugasnya tidak hanya melakukan pembayaran, tetapi juga menguji kelengkapan dokumen, mengelola uang persediaan, mencatat transaksi, memungut dan menyetorkan pajak, melakukan rekonsiliasi, serta menyusun laporan pertanggungjawaban yang dapat diverifikasi. Bimtek Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran membantu peserta memahami alur kerja tersebut sebagai satu kesatuan. Pembahasan […]
Pengelolaan rumah sakit menuntut keterpaduan antara pelayanan klinis, tata kelola organisasi, keselamatan pasien, sumber daya manusia, keuangan, logistik, teknologi informasi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Ketika fungsi-fungsi tersebut berjalan sendiri-sendiri, rumah sakit berisiko menghadapi keterlambatan pelayanan, pemborosan sumber daya, data yang tidak konsisten, serta tindak lanjut mutu yang tidak tuntas. Bimtek Manajemen Rumah Sakit dirancang untuk […]
Penyelenggaraan pemilihan umum memerlukan pemahaman regulasi, tata kelola, integritas, koordinasi, dan kesiapan administrasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih berstatus berlaku, tetapi telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 serta dipengaruhi sejumlah putusan pengadilan. Bimtek regulasi dan tata kelola penyelenggaraan Pemilu membantu aparatur dan pemangku kepentingan memahami kerangka hukum secara […]
Sesuai dengan konsep Nawa Cita yang telah disiarkan oleh Bapak Presiden RI bahwa desa akan dijadikankan sebagai pusat atau roda Pertumbuhan Ekonomi. Desa juga akan ditetapkan sebagai basis pembangunan suatu negara yang awali dari desa. Oleh karnanya Pemerintah sekarang ini sering mendorong berbagai upaya dan usaha agar disetiap Desa dapat membangun dan mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif […]
Penyusunan Renstra, Untuk menyusun suatu Perencanaan Pembangunan Daerah hal ini dimaksudkan agar dapat menetapkan arah kebijakan pembangunan yang dapat membantu kebutuhan masyarakat. Tujuan dibuatnya arah kebijakan suatu daerah agar dapat dimasukkan dalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini untuk mencermati dinamika pertumubuhan ekonomi suatu daerah. Berdasarkan undang–undang 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, […]
pengadaan barang jasa BLU dan BLUD membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis. Pengadaan barang jasa BLU dan BLUD Fleksibilitas BLU dan BLUD harus diimbangi kebijakan internal, pembagian kewenangan, dokumentasi, […]
penyusunan LAKIP dalam kerangka SAKIP membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis. Penyusunan LAKIP dalam kerangka SAKIP LAKIP tidak boleh hanya menjadi dokumen tahunan, tetapi perlu menyajikan hubungan antara sasaran, […]