Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum memerlukan kemampuan menghubungkan fleksibilitas pengelolaan dengan peningkatan pelayanan, pencapaian kinerja, pengendalian, dan pertanggungjawaban keuangan. Kesalahan dalam perencanaan, penatausahaan, pencatatan, atau pelaporan dapat menghambat kegiatan operasional dan meningkatkan risiko saat evaluasi maupun pemeriksaan. Bimtek Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dirancang untuk membantu pejabat dan staf pengelola BLU memahami proses pengelolaan […]
-
Perencanaan dan Penganggaran BLU: Hubungan RSB, RBA, dan Target Kinerja
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU bukan sekadar daftar kegiatan dan kebutuhan belanja tahunan. Dokumen ini menjadi penghubung antara arah strategis organisasi, target pelayanan, indikator kinerja, proyeksi pendapatan, kebutuhan biaya, dan penggunaan anggaran. RBA yang disusun dengan baik membantu Badan…
-
Kebijakan dan Tata Kelola BLU: Prinsip, Pembagian Peran, dan Penerapannya
Badan Layanan Umum (BLU) memperoleh fleksibilitas pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, fleksibilitas tersebut bukan berarti setiap keputusan dapat diambil tanpa batas. BLU tetap membutuhkan tata kelola yang mampu menghubungkan mutu layanan, kinerja, keuangan, kepatuhan, dan pertanggungjawaban. Karena…
-
Contoh RAB BUMDes: Format, Komponen dan Cara Menyusunnya
Rencana Anggaran Biaya atau RAB BUMDes merupakan dokumen kerja yang membantu pengelola memperkirakan kebutuhan biaya untuk menjalankan kegiatan atau unit usaha. RAB yang tersusun dengan baik membuat penggunaan dana lebih mudah direncanakan, dijelaskan, dipantau, dan dievaluasi. Bagi pengelola BUMDes,…
-
Implementasi Manajemen Talenta ASN di Instansi Pemerintah
Kerangka formal penerapan di instansi Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2020 merupakan kerangka resmi Manajemen Talenta ASN dan berstatus berlaku pada JDIH resmi. Keputusan Kepala BKN Nomor 411 Tahun 2025 mengatur percepatan pembangunan dan penerapan Manajemen Talenta ASN instansi pemerintah.…
-
Peran PPK dalam Penyusunan HPS Pengadaan Pemerintah
Letak peran PPK dalam penetapan HPS Dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, persiapan oleh PPK mencakup penetapan HPS. Ketentuan tersebut menempatkan penetapan HPS dalam tahap persiapan oleh PPK, sedangkan HPS dihitung secara keahlian dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembahasan…
-
Bimtek Implementasi SIPD RI Dalam Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Dan Administrasi Kepegawaian
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI merupakan transformasi digital fundamental yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat untuk mewujudkan tata kelola keuangan dan administrasi daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi secara nasional. Seiring dengan dinamisnya perubahan regulasi teknis, setiap Organisasi…

