Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak cukup hanya memeriksa kelengkapan dokumen setelah kegiatan selesai. Dalam pengelolaan keuangan daerah, APIP dibutuhkan sejak tahap identifikasi risiko, perencanaan pengawasan, pelaksanaan kegiatan, hingga tindak lanjut hasil pengawasan agar penggunaan anggaran tetap patuh, efektif, efisien, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP dalam Pengelolaan Keuangan Daerah membantu inspektorat […]
-
Bukti Transaksi dan Rekonsiliasi: Fondasi Laporan Keuangan Daerah yang Andal
-
Cara Melaporkan SPT Masa melalui Coretax bagi Instansi Pemerintah
-
Checklist Penerapan CDAKB untuk Distributor Alat Kesehatan
-
Tahapan Pilkada: Dari Persiapan hingga Evaluasi Penyelenggaraan
-
Netralitas ASN dalam Pilkada: Batasan, Risiko, dan Langkah Pencegahan
-
Training Supply Chain Management (SCM): Strategi Pengadaan, Persediaan, Gudang dan Distribusi untuk Perusahaan
Bimbingan Teknis SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah[1], yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu SAP […]
Bimtek Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah
Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah membantu pemerintah daerah memastikan keterhubungan antara prioritas pembangunan, program perangkat daerah, indikator kinerja, kebutuhan pendanaan, dan dokumen keuangan. Proses ini penting agar rencana tidak berhenti sebagai daftar kegiatan, sementara anggaran berjalan tanpa hubungan yang jelas dengan hasil pembangunan. Bimtek Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah dirancang untuk […]
Bimtek Renstra dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Dalam pelaksanaan pembangunan, untuk menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD , kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang […]
Bimtek TATA KELOLA KEUANGAN UPT
Seperti halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kota/kabupaten pun juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006 disebutkan bahwa semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam […]
Bimtek Peranan Kejaksaan Serta Strategi Atas Temuan Temuan BPK Terhadap Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Daerah
Pedoman penyusunan APBD menjadi acuan Pemda dalam sebuah penyusunan anggaran. Dengan harapan peraturan tersebut dapat berfungsi sebagai konsep dasar dalam pengoptimalisasian pedoman dalam hal manajemen keuangan yang sudah diintegerasi. Selain itu harus efektif dan akuntabel yang sesuai dengan tujuan APBD beserta fungsinya. Sebagaimana diketahui bersama bahwa bendahara keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki peranan […]
Bimtek Teknis Sistem Pengelolaan Keuangan BLU Rumah Sakit
Telah dikeluarkan PP No. 23 Tahun 2005 serta Permendagri No 61 Tahun 2007 yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan pada BLU yang mana seluruh Rumah Sakit pemerintah di haruskan berubah statusnya menjadi BLU RUMAH SAKIT. Peratuan ini di buat sebagai landasan hukum bagi Rumah Sakit (RS) pemerintah untuk lebih otonom dibidang keuangan. Untuk itu dalam rangka meningkatkan […]
Bimtek Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019
Seperti halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kota/kabupaten pun juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006 disebutkan bahwa semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam […]
Bimtek Pengelolaan Anggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban serta Aset Daerah
Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi yang sekarang ini dinikmati pemerintah daerah Kabupaten dan Kota, memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Kemunculan UU No. 22 dan 25 tahun 1999 telah melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah dan […]
Bimtek Teknik Wawancara Berbasis Kompetensi
Teknik wawancara merupakan suatu proses belajar bagi para pejabat struktural untuk memperkuat skill dalam melakukan wawancara calon pegawai. Hal ini menjadi salah satu strategi penyesuaian diri suatu organisasi dalam hal menghadapi berbagai tantangan ke depan, termasuk dalam proses rekrutmen pegawai yang dituntut untuk lebih selektif dan berkualitas. Proses seleksi yang benar dan tepat mutlak diperlukan […]