Didalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006 disebutkan bahwa semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD. Masalah utama yang sering terjadi […]
-
Rekonsiliasi Persediaan Pemerintah: Alur, Dokumen, dan Checklist
-
Rekonsiliasi Kas dan Bank BLUD Puskesmas: Langkah dan Checklist
-
Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi APIP Daerah
-
Bukti Transaksi dan Rekonsiliasi: Fondasi Laporan Keuangan Daerah yang Andal
-
Cara Melaporkan SPT Masa melalui Coretax bagi Instansi Pemerintah
-
Checklist Penerapan CDAKB untuk Distributor Alat Kesehatan
Bimtek MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH DAN INVESTASI
Pemerintah pusat menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah terutama menghadapi perekonomian global yang dibayangi ketidakpastian dan perlambatan. Kuncinya dengan menjaga APBN dan APBD serta memperbaiki iklim investasi. Pemerintah menginginkan adanya sinergi yang semakin kuat tidak hanya dalam penggunaan APBN dan APBD, tapi juga dalam menciptakan lingkungan usaha dan investasi yang baik. Kegiatan Penanaman Modal […]
Bimtek Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Berdasarkan Permendagri No 79 Tahun 2018
Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD merupakan […]
Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak cukup hanya memeriksa kelengkapan dokumen setelah kegiatan selesai. Dalam pengelolaan keuangan daerah, APIP dibutuhkan sejak tahap identifikasi risiko, perencanaan pengawasan, pelaksanaan kegiatan, hingga tindak lanjut hasil pengawasan agar penggunaan anggaran tetap patuh, efektif, efisien, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP dalam Pengelolaan Keuangan Daerah membantu inspektorat […]
Bimbingan Teknis SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah[1], yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu SAP […]
Bimtek Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah
Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah membantu pemerintah daerah memastikan keterhubungan antara prioritas pembangunan, program perangkat daerah, indikator kinerja, kebutuhan pendanaan, dan dokumen keuangan. Proses ini penting agar rencana tidak berhenti sebagai daftar kegiatan, sementara anggaran berjalan tanpa hubungan yang jelas dengan hasil pembangunan. Bimtek Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah dirancang untuk […]
Bimtek Renstra dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Dalam pelaksanaan pembangunan, untuk menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD , kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang […]
Bimtek Tata Kelola Keuangan UPT dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
UPT dan UPTD menjalankan layanan teknis, tetapi tetap harus mengelola anggaran, transaksi, aset, dan pelaporan dalam kerangka pengelolaan keuangan pemerintah. Pelatihan ini membantu unit memahami alur kerja dan batas kewenangan secara tertib. Butuh jadwal, undangan, atau surat penawaran?Tim kami siap membantu menyesuaikan materi dengan kebutuhan instansi. Tanya via WhatsApp Telepon Sekarang Mengapa materi ini penting? […]
Bimtek Tindak Lanjut Temuan BPK dan Pendampingan Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah
Temuan pemeriksaan perlu ditangani melalui analisis sebab, rencana aksi, kelengkapan bukti, serta koordinasi yang tepat. Pelatihan ini membantu aparatur memahami batas peran pengelola keuangan, APIP, BPK, dan aparat penegak hukum tanpa mencampuradukkan fungsi masing-masing. Butuh jadwal, undangan, atau surat penawaran?Tim kami siap membantu menyesuaikan materi dengan kebutuhan instansi. Tanya via WhatsApp Telepon Sekarang Mengapa materi […]
Bimtek Pengelolaan Keuangan BLU Rumah Sakit
bimtek pengelolaan keuangan BLU rumah sakit membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis. Bimtek pengelolaan keuangan BLU rumah sakit Rumah sakit berstatus BLU memerlukan fleksibilitas pengelolaan keuangan yang tetap diimbangi […]