Keuangan desa adalah hak dan kewajiban para penduduk desa yang dinilai dengan uang atau barang dan jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pada suatu desa. Sedangkan pengertian dari pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan di suatu desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pennatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. APBDesa adalah sebuah rencana keuangan tahunan […]
Untuk Verifikasi serta rekonsiliasi “Laporan dan Pertanggungjawaban Bendahara” dibuat oleh bendahara wajib untuk setiap bulannya. Sedangkan untuk Penyampaiannya selambat-lambatnya tanggal 10 di bulan selanjutnya. Adapun Tugas dan tanggung jawab bendahara dalam hal laporan pertangggungjawaban, hendaknya mampu mengantisipasi setiap permintaan laporan tersebut dengan kebenaran yang tepat dan akurat. Didalam Satuan kerja wajib membuat laporan dengan teliti, […]
Perjalanan dinas bukan sekadar keberangkatan pegawai dari satu tempat ke tempat lain. Setiap perjalanan harus memiliki kebutuhan yang jelas, surat tugas, anggaran yang tersedia, bukti pengeluaran, hasil pelaksanaan tugas, dan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa. Kesalahan pada salah satu tahapan dapat menimbulkan koreksi, kelebihan pembayaran, atau temuan pemeriksaan. Bimtek Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan […]
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menghubungkan perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan APBD. RKA memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan beserta sasaran kinerja perangkat daerah. Setelah APBD ditetapkan dan dilakukan verifikasi sesuai ketentuan, dokumen tersebut menjadi dasar penyusunan DPA untuk melaksanakan anggaran. Penyusunan RKA dan DPA tidak cukup hanya memindahkan angka ke […]
Penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban bendahara merupakan bagian penting dalam pelaksanaan APBD. Setiap penerimaan dan pengeluaran harus dicatat, didukung dokumen yang sah, dikendalikan, direkonsiliasi, dan disampaikan melalui laporan yang dapat diuji. Ketertiban proses ini membantu perangkat daerah menjaga akuntabilitas serta mengurangi risiko kesalahan administrasi. Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, serta bendahara pembantu memiliki ruang lingkup tugas yang […]
Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa memastikan setiap penerimaan, pengeluaran, serta pembiayaan APB Desa dapat ditelusuri, didukung bukti yang sah, dan dilaporkan secara tepat waktu. Proses ini bukan sekadar pekerjaan pencatatan, melainkan bagian penting dari transparansi, pengendalian, dan akuntabilitas pemerintahan desa. Penatausahaan yang tertib membantu pemerintah desa menjaga transparansi dan akuntabilitas APB Desa. Dalam kerangka yang […]
Renja Perangkat Daerah dan RKPD merupakan dua dokumen tahunan yang saling terhubung dalam perencanaan pembangunan daerah. RKPD menerjemahkan arah pembangunan daerah ke dalam prioritas dan sasaran tahunan, sedangkan Renja Perangkat Daerah menjabarkan kontribusi setiap perangkat daerah melalui program, kegiatan, indikator, target, lokasi, kelompok sasaran, dan kebutuhan pendanaan. Kualitas kedua dokumen tersebut menentukan apakah rencana pembangunan […]
Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum memerlukan kemampuan menghubungkan fleksibilitas pengelolaan dengan peningkatan pelayanan, pencapaian kinerja, pengendalian, dan pertanggungjawaban keuangan. Kesalahan dalam perencanaan, penatausahaan, pencatatan, atau pelaporan dapat menghambat kegiatan operasional dan meningkatkan risiko saat evaluasi maupun pemeriksaan. Bimtek Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dirancang untuk membantu pejabat dan staf pengelola BLU memahami proses pengelolaan […]