Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sering merekomendasikan pembatalan Perda (Peraturan Daerah) yang dinilai bermasalah. Situasi tersebut setidaknya menunjukkan betapa perumusan kebijakan yang ada didaerah yang kemudian diformulasikan dalam sebuah Peraturan Daerah hal ini masih menjadi suatu persoalan yang mendasar didalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Harapannya, didalam Otonomi Daerah ada dampak yang positif pada peningkatan kesejahteraanmasyarakat dengan memberikan […]