Barang hasil pengadaan sering sudah berada di ruangan dan digunakan, tetapi pencatatannya belum bergerak karena dokumen masih tersebar antara pejabat pengadaan, penerima hasil pekerjaan, pengurus barang, dan pengelola keuangan. Masalahnya bukan sekadar terlambat mengisi Kartu Inventaris Barang (KIB): tanggal, nilai, identitas, lokasi, dan penanggung jawab barang dapat berbeda antara dokumen kontrak, BAST, daftar barang, serta […]
-
Dari BAST ke KIB: Kapan Hasil Pengadaan Dicatat sebagai Barang Milik Daerah?
-
Audit Kearsipan Internal: Bukti yang Diperiksa dan Cara Menindaklanjuti Temuan
-
Serah Terima Hasil Pengadaan: Cara Memeriksa Pekerjaan sebelum BAST
-
Checklist Validasi Data IKK LPPD: Sumber Data, Rumus, dan Bukti Dukung
-
Sinkronisasi RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa: Alur Kerja dan Checklist
-
Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa: Prinsip, Isi, dan Kesalahan yang Harus Dihindari
Audit Kearsipan Internal: Bukti yang Diperiksa dan Cara Menindaklanjuti Temuan
Panduan audit kearsipan internal: bukti unit pengolah dan unit kearsipan, contoh temuan, format tindak lanjut, serta pertanyaan diagnostik.
Serah Terima Hasil Pengadaan: Cara Memeriksa Pekerjaan sebelum BAST
Panduan praktis memeriksa volume, spesifikasi, fungsi, dokumen, temuan, dan tindak lanjut sebelum serah terima hasil pengadaan dan penandatanganan BAST.
Checklist Validasi Data IKK LPPD: Sumber Data, Rumus, dan Bukti Dukung
Checklist validasi data IKK LPPD untuk memeriksa sumber data, elemen penghitungan, rumus, periode, bukti dukung, dan riwayat koreksi.
Sinkronisasi RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa: Alur Kerja dan Checklist
Panduan menyelaraskan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa melalui alur kerja, checklist konsistensi, serta rujukan regulasi terbaru.
Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa: Prinsip, Isi, dan Kesalahan yang Harus Dihindari
Spesifikasi teknis pengadaan barang/jasa bukan sekadar daftar ukuran, bahan, atau fitur. Dokumen ini menerjemahkan kebutuhan organisasi menjadi persyaratan yang dapat dipahami oleh calon penyedia, diperiksa oleh tim pengadaan, dan diuji ketika hasil pekerjaan diserahterimakan. Jika rumusannya kabur, terlalu mengunci, atau tidak sesuai kebutuhan nyata, proses pemilihan dapat menghasilkan barang atau jasa yang secara administratif benar […]
KUA-PPAS Adalah: Pengertian, Isi, Perbedaan, dan Alur Penyusunannya
KUA-PPAS adalah Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Pahami pengertian, isi, perbedaan, dan alur penyusunannya.
Cara Menyusun Indikator Kinerja BLUD Puskesmas: Keuangan, Layanan, dan Manfaat
Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memberi ruang fleksibilitas agar Puskesmas dapat merespons kebutuhan layanan dengan lebih cepat. Namun, fleksibilitas tersebut baru bernilai apabila hasilnya dapat diukur. Karena itu, indikator kinerja BLUD Puskesmas sebaiknya tidak berhenti pada penyerapan anggaran atau jumlah kegiatan, tetapi juga memperlihatkan mutu layanan, efisiensi proses, perkembangan kapasitas organisasi, dan manfaat […]
Perjanjian Kinerja BLUD Puskesmas: Unsur, Target, dan Cara Evaluasinya
Perjanjian kinerja BLUD Puskesmas bukan sekadar dokumen penandatanganan antara kepala daerah dan pemimpin BLUD. Dokumen ini seharusnya menjadi penghubung antara mandat pelayanan, rencana kerja, anggaran, target keuangan, manfaat bagi masyarakat, dan proses evaluasi. Apabila perjanjian kinerja hanya berisi target umum, tim pengelola akan kesulitan menentukan data yang harus dikumpulkan dan tindakan yang perlu dilakukan ketika […]
Cara Menyusun Matriks Pengembangan Kompetensi ASN Berdasarkan Kesenjangan Kompetensi
Program pengembangan kompetensi ASN sering dimulai dari daftar pelatihan yang tersedia. Cara tersebut terlihat praktis, tetapi berisiko menghasilkan kegiatan yang tidak menjawab kebutuhan jabatan maupun persoalan kinerja. Instansi memerlukan alat kerja yang menghubungkan data pegawai, standar kompetensi jabatan, kesenjangan kinerja, prioritas organisasi, metode pengembangan, jadwal, dan evaluasi. Salah satu alat yang dapat digunakan adalah matriks […]