Bimtek Pemotongan / Pemungutan PPh atas Belanja Makanan / Minuman oleh Bendahara Pemerintah

Pemotongan / Pemungutan PPh atas Belanja Makanan / Minuman oleh Bendahara Pemerintah. Ada berbagai macam ketentuan yang mengatur tentang perpajakan. Bahkan berbagai kasus pajak menjadikan permasalahan yang dialami bagi para bendahara pemerintah. Berkenaan dengan perpajakan, kita tentu pernah mendengar tentang kata pajak konsumsi (Makanan & Minuman).

Pajak Makan Minum Untuk Instansi Pemerintah 2022 Pasca PPN 11 % Bedahara Pemerintah

Berkaitan dengan pajak konsumsi atau pajak Makanan dan Minuman, terdapat banyak sekali hal yg wajib dipelajari agar mampu merampungkan masalah atau kasus pajak tersebut dengan baik.

Pemotongan / Pemungutan PPh atas Belanja Makanan / Minuman

Ada 7 Poin Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, salah satunya adalah Pemberian natura atau kenikmatan bisa dibiayakan & merupakan penghasilan bagi penerima.

Akan tetapi, masih ada kenikmatan/natura tertentu yg bukan penghasilan antara lain Penyediaan makan/minum bagi semua pegawai; selanjutnya Natura pada wilayah tertentu; Natura lantaran keharusan pekerjaaan; Bersumber berdasarkan APBN/APBD dan Natura jenis & batasan tertentu.

Bimtek pajak konsumsi (Makanan & Minuman)

Dalam rangka memantapkan pemahaman tentang pajak konsumsi (Makanan & Minuman) / teknik Pemotongan / Pemungutan PPh atas Belanja Makanan / Minuman, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) akan menyelenggarakan Bimbingan teknis (Bimtek) / Bimtek Perpajakan tentang: “Pemotongan / Pemungutan PPh atas Belanja Makanan / Minuman oleh Bendahara Pemerintah serta Pedoman Pengelolaan Perpajakan Bagi Bendahara Pemerintah” pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau Materi di bahas sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)  4. Seminar Kit 5. Tas 6. Sertifikat Pelatihan/Bimtek CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@pusdiklatpemendagri.com

www.pusdiklatpemendagri.com

"JADWAL, BIAYA, & MATERI (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Lanjutan 7 Poin Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan / Pajak Makan Minum Untuk Instansi Pemerintah 2022 Pasca PPN 11 % Bedahara Pemerintah

• 2. Bagi orang eksklusif yg mempunyai aktivitas usaha, & menghitung PPh menggunakan tarif final 0,5% sinkron PP Nomor 23 Tahun 2018, atas aliran bruto hingga menggunakan Rp500.000.000,00 nir dikenakan pajak.
• 3. Penyusutan bangunan atau amortisasi aset nir berwujud menggunakan masa manfaat melebihi 20 tahun sekarang bisa dilakukan sinkron masa manfaat berdasar pembukuan Wajib Pajak
• 4. Mulai Tahun Pajak 2022, tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan merupakan 22%.
• 5. Terdapat upaya mencegah penghindaran pajak menggunakan diterapkannya metode yg sinkron menggunakan international best practice yg diatur pada Perubahan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang PPh. Hal ini adalah upaya antisipasi buat mencegah penghindaran pajak melalui pembebanan porto pinjaman yg hiperbola yg ketika ini diatur hanya menggunakan restriksi perbandingan utang menggunakan modal.
• 6. Penambahan wewenang Pemerintah Indonesia buat ikut dan pada perjanjian multilateral diatur pada Perubahan Pasal 32A UU PPh. Ha tadi dilakukan buat mewujudkan kolaborasi internasional pada bidang perpajakan.
• 7. Perubahan tarif & lapisan penghasilan PPh Orang Pribadi bertujuan buat menaikkan keadilan dan mengedepankan keberpihakan terhadap rakyat berpenghasilan menengah/bawah. Uraian perubahan tarif PPh Orang Pribadi merupakan menjadi berikut.

Baca: disini Bimtek Pemerintahan

Terkait

Bimtek Aspek Perpajakan Pengadaan Barang Dan Jasa

Aspek Perpajakan Pengadaan Barang Dan Jasa - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan untuk mendapatkan Barang/Jasa lainnya yang prosesnya dari perencanaan kebutuhan sampai selesainya seluruh kegiatan. Selanjutnya dilakukan transaksi pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa. Pembayaran kepada Penyedia Barang dan Jasa tersebut memenuhi kriteria Penghasilan sebagaimana…

dalam "Bidang Perpajakan"

Bimtek Diklat Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah serta Pedoman Pengelolaan Perpajakan Bagi Bendahara Pemerintah

Pajak di definisikan sebagai kontribusi wajib masyarakat atau instansi terhadap negara, bersifat memaksa, dan telah diatur dalam undang-undang. Wajib pajak bersedia membayarkan pajaknya tanpa mendapatkan imbalan apapun secara langsung karena uang pajak ini nantinya akan digunakan negara untuk keperluan dan kesejahteraan bangsa. Wajib pajak ternyata tidak hanya perseorangan pribadi, tetapi…

dalam "Bidang Perpajakan"

Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah BUMN dan BUMD

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang semua atau sebagian modalnya milik negara. Permodalan tersebut berasal dari keuangan negara yang dipisahkan untuk usaha demi kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, BUMN dan BUMD, swasta dan koperasi bekerja sama serta saling mendukung sesuai demokrasi…

dalam "Bidang Perpajakan"