Penyusunan Dokumen dan Standarisasi LPSE. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, ditetapkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah memegang peranan penting dalam pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan sistem nasional. dan perekonomian daerah. Kebijakan pengadaan barang/jasa publik sebagaimana diatur dalam Perpres 16/2018 menggunakan teknologi […]
Risk Management In Procurement atau Manajemen risiko merupakan salah satu aspek terpenting bagi kelangsungan suatu organisasi, baik publik maupun organisasi nirlaba, oleh karena itu penting bagi pengambil keputusan dan personel eksekutif untuk memahami konsep risiko sebagai keseluruhan di lingkungan eksternal, seperti risiko pasar, dan di lingkungan internal organisasi, seperti risiko perusahaan (bisnis) dan risiko spesifik […]
Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2021 Tentang Jasa Konstruksi. Di dalam UU Cipta Kerja, terdapat 7 UU Sektor PUPR. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK). Sedangkan pada UUJK terdapat 33 Pasal yang melingkupi kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten, perizinan berusaha, kualifikasi usaha, penghapusan usaha penyediaan bangunan, dan Penyelenggaraan […]
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR), diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2109 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Standar Harga Satuan Regional Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor […]
Bimtek Jasa Konstruksi. audit bagi pegawai umumnya diadakan oleh jasa konstruksi bagi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Terdapat banyak sekali materi yang akan dipelajari serta wajib dipahami oleh para pegawai agar pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien. Efektivitas dan efisiensi jelas penting guna mewujudkan good governance dalam sistem yang ada. Dalam rangka memantapkan […]
Perencanaan Umum Drainase Lingkungan Permukiman. Seiring terjadinya pertumbuhan penduduk perkotaan yg amat pesat pada Indonesia, problem drainase semakin tinggi masalahnya dan sudah melampaui kemampuan penyediaan prasarana & sarana perkotaan. Akibatnya problem banjir atau genangan semakin tinggi.Pada biasanya penanganan sistem drainase pada beberapa kota yang ada di Indonesia masih bersifat parsial,sebagai akibatnya tidak dapat menuntaskan problem […]
Teknis Penyusunan Standar Harga Satuan Barang Pemerintah. Dalam menyusun suatu dokumen diperlukan standarisasi supaya adanya keseragaman antara dokumen yang satu dengan yang lainnya. Standar Satuan Harga (SSH) dan Satuan Harga Barang (SHB) diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggara (RKA) Perangkat Daerah. Penyusunan Standar Harga Satuan Barang Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006, Pasal 93 […]
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan salah satu pihak atau personil yang diatur sebagai Pelaku Pengadaan (Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018). Peraturan tersebut menempatkan PPK sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil […]
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Peran Peraturan Pelaksanaannya Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum memiliki turunan Peraturan Pelaksanaan Tingkat Kementerian yang sangat penting dalam rangka memastikan implementasi yang tepat. Salah satu regulasi tersebut adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATRKBPN) No. 19 / 2021 tentang Pelaksanaan Ketentuan PP […]
Untuk Pekerjaan pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta rehabiiltasinya untuk leading sector nya berada di Kementrian PU (Pekerjaan Umum) dan Ditjen (Direktorat Jenderal) Bina Marga. Untuk di daerah provinsi, kota dan juga kabupaten berada pada Dinas PU (Pekerjaan Umum) setempat. Untuk tujuan dari pekerjaan Pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta rehabiiltasinya adalah untuk menghubungkan dari […]