Peningkatan Kompetensi Aparatur Kelurahan : Di dalam suatu organisasi khususnya organisasi pemerintah seperti Kelurahan, disiplin kerja dan kompetensi merupakan hal yang perlu diperhatikan didalam keefektifan organisasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi berjalannya suatu kegiatan organisasi dengan baik, pertama adalah disiplin kerja dan selanjutnya kompetensi karyawan. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia, pemerintah Kelurahan merupakan suatu bagian dari organisasi […]
Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan […]
Prioritas Penggunaan Dana Desa Kebijakan Dana Desa Tahun 2023, Terkait kebijakan Dana Desa anggaran Tahun 2023, Pemerintah masih berfokus pada penyempurnaan kebijakan penganggaran Dana Desa, penyempurnaan kebijakan pengalokasian Dana Desa dalam hal ini memperhatikan kinerja desa, penentuan fokus penggunaan Dana Desa yang disinkronisasikan dengan prioritas nasional, memperbaiki mekanisme penyaluran Dana Desa, dan melanjutkan mekanisme penerapan […]
Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 adalah Lampiran Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021. Permendesa 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 memiliki tujuan untuk memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program […]
Dengan diterbitkannya peraturan dari Kementerian Dalam Negeri mengenai kebijakan melalui peraturan menteri dalam negeri yakni Permendagri No. 130 / 2018 yang di dalamnya memuat Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Di dalam peraturan tersebut mengatur 2 substansiPokok, yaitu pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagai pedoman […]
Kita ketahui bersama, saat ini Desa Mendapatkan langsung kucuran dana ke masing – masing kas desa untuk membantu dan menunjang desa. Untuk pengaturan Kewenangan Desa, Kementrian dalam Negeri mengeluarkan. PERMENDAGRI No. 44 tahun 2016 tentang kewenangan desa. Adapun maksud ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 44 tahun 2016 adalah dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas […]
Sesuai dengan konsep Nawa Cita yang telah disiarkan oleh Bapak Presiden RI bahwa desa akan dijadikankan sebagai pusat atau roda Pertumbuhan Ekonomi. Desa juga akan ditetapkan sebagai basis pembangunan suatu negara yang awali dari desa. Oleh karnanya Pemerintah sekarang ini sering mendorong berbagai upaya dan usaha agar disetiap Desa dapat membangun dan mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif […]
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah di perbarui menjadi Permendagri No. 20 Tahun 2018. Beberapa perubahan terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Permendagri No. 20/2018 diantaranya; Definisi Keuangan Desa, Azas Pengelolaan Keuangan Desa, Struktur Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa, Kaur Keuangan dan Bendahara Desa serta […]
Bagi seorang kepala desa yang baru memenangi pertarungan dengan terpilihnya menjadi kepala desa, maka ia harus akan mendapat tantangan baru. Pertama-tama, sebelum menginjak waktu 3 bulan setelah terpilih seorang kepala desa harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes. RPJMDesa adalah rencana pembangunan dalam waktu 6 tahun, yang sesuai dengan rentang kekuasaan seorang kepala […]
Aset desa adalah salah satu unsur yang penting dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa, yang tentunya harus dikelola dengan baik dan dengan cara yang tertib untuk mencapai pengelolaan dayaguna dan hasilguna. Sehingga manajemen aset desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup setiap masyarakat desa dan untuk meningkatkan pendapatan desa. Berdasarkan undang-undang No.6 Tahun 2014 mengenai […]