Penerapan PERMENDAGRI No 47 Tahun 2021 TENTANG Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD (Barang MIlik Daerah) diterbitkan agar pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dalam tiga aspek utama yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan tertib. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, […]
Pedoman penyusunan APBD menjadi acuan Pemda dalam sebuah penyusunan anggaran. Dengan harapan peraturan tersebut dapat berfungsi sebagai konsep dasar dalam pengoptimalisasian pedoman dalam hal manajemen keuangan yang sudah diintegerasi. Selain itu harus efektif dan akuntabel yang sesuai dengan tujuan APBD beserta fungsinya. Sebagaimana diketahui bersama bahwa bendahara keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki peranan […]
Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi yang sekarang ini dinikmati pemerintah daerah Kabupaten dan Kota, memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Kemunculan UU No. 22 dan 25 tahun 1999 telah melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah dan […]
Aset desa adalah salah satu unsur yang penting dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa, yang tentunya harus dikelola dengan baik dan dengan cara yang tertib untuk mencapai pengelolaan dayaguna dan hasilguna. Sehingga manajemen aset desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup setiap masyarakat desa dan untuk meningkatkan pendapatan desa. Berdasarkan undang-undang No.6 Tahun 2014 mengenai […]
Barang Milik Daerah memiliki kemungkinan untuk dilakukan penghapusan maupun pemindahtanganan yang harus dilakukan berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan disahkan oleh Kepala Daerah sebagai pemimpin tertinggi dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bentuk dan Alasan Penghapusan Barang Milik Daerah Alasan dilakukannya penghapusan terhadap barang milik daerah adalah: Terjadinya kehilangan barang, sehingga perlu dilakukan penghapusan barang agar nama […]
Penatausahaan adalah kegiatan Pendataan, Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Pendataan -> Mendata semua barang daerah yang masuk,baik secara fisik maupun dokumen atas barang tersebut. Pembukuan -> Membukukan barang atas dasar Data pada saat barang masuk. Juga membukukan barang yang keluar, pendistribusian ke unit-unit yang membutuhkan barang tersebut. Inventarisasi -> Menyusun daftar inventaris barang, […]
Pengertian Aset Tetap adalah aset atau harta yang nilainya tidak akan habis dalam umur dibawah 1 tahun. Aset dalam daerah merupakan unsur penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang bersangkutan. Maka segala hal yang berkaitan dengan aset harus diawasi penggunaannya secara berkala. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) bekerjasama dengan para […]
Kegiatan pemanfaatan milik daerah adalah memperdayakan aset atau barang yang tidak terpakai agar bisa berguna atau terpakai sehingga fungsi dari barang tersebut tidak hilang karena tidak terpakai, dan barang tersebut masih dalam keadaan layak pakai. Pemanfaatan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemanfaatan itu dilakukan oleh Satuan Kerja Pelaksana Daerah yang mengelola barang/aset milik daerah dengan melakukan […]
Aset daerah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh daerah yang memiliki manfaat untuk pembangunan daerah yang bersangkutan. Manajemen aset adalah metode yang digunakan untuk mengatur aset sejak diperoleh sampai masa berakhirnya penggunaan aset. Sasaran Manajemen Aset Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) bekerjasama dengan para narasumber yang kompeten dibidangnya akan mengadakan Pelatihan […]
Untuk mengelola aset/barang milik negara, dibutuhkan dasar hukum yang kuat agar pada pelaksanaannya tidak melanggar hukum yang ada. Salah satu Peraturan yang dibuat untuk mengelola aset/barang milik daerah adalah Permendagri No. 19 Tahun 2016. Ruang Lingkup Yang Diatur dalam Permendagri No 19 Tahun 2016 Untuk dapat mengatur barang/aset daerah/negara dengan baik, harus dipahami terlebih dahulu […]