Dengan diundangkan peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagai pengganti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010, maka Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota disusun mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010, harus dirubah dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018. […]
Kategori: Bimtek / Diklat DPRD
Permendagri 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi BUMD
Berdasarkan PP No. 54 Tahun 2018 mengenai BUMD ( Badan Usaha Miliki Daerah ), dalam hal ini seluruh BUMD wajib mematuhinya. didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018, mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas dan anggota komisaris serta anggota direksi BUMD. dan didalam PP 54 tahun 2018 di atur mengenai masa […]
Bimtek Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD
Untuk melaksanakan ketentuan di dalam Pasal 109 pada ayat 3, telah di terbitkan “Permendagri RI Nomor 104 Tahun 2016 mengenai Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagaimana diketahui bersama-sama bahwa Pada Program prioritas dalam Sekretariat DPRD pada dasarnya hal ini bersifat tetap yang tidak begitu banyak mengalami perubahan dari tahun ketahun. Hal ini disebabkan […]
Bimtek / Pelatihan Kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah mengatur masalah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran. Peraturan ini dibuat untuk menimbang terlaksananya Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut adalah berbagai hal mengenai KUA dan PPAS. Plafon Anggaran Sementara merupakan besaran jumlah […]
Diklat / Bimtek Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
Salah satu fungsi dari DPRD khususnya sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD. Selain itu juga berfungsi untuk mengelola administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan. Penyusunan dan pengelolaan tersebut pun mempunyai tata cara sendiri. Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan DPRD Salah satu keuangan yang ditangani oleh DPRD […]
Diklat / Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Hibah dan Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD adalah suatu lembaga legislatif perwakilan rakyat yang memiliki anggota maksimal 100 orang. Lembaga legislatif yang berlokasi di suatu daerah ini memiliki kedudukan yang sejajar dengan Kepala Daerah di wilayah tersebut. Anggota DPRD memiliki beberapa hak yang telah dimilikinya sejak terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam rangka memantapkan […]
Diklat / Bimtek Optimalisasi Peran DPRD Dalam Perancangan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Jika berbicara mengenai Optimalisasi Peran DPRD dalam perancangan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah, maka kita harus mengetahui dahulu apa fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tiga fungsi yang harus di jalankan, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam rangka memantapkan […]
Diklat / Bimtek Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran Dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
DPRD dibentuk di setiap provinsi, dan kabupaten/kota di Indonesia, pada umumnya diketahui sebagai suatu lembaga legislatif. Namun sebenarnya semua fungsi legislatif yang ada di daerah bukan tanggung jawab DPRD sepenuhnya. Karena wewenang dalam penetapan peraturan daerah tetap berada di tangan gubernur/bupati tetapi tetap dengan persetujuan DPRD. Maka dari itu DPRD merupakan suatu lembaga yang mengontrol […]
Bimtek / Diklat Optimalisasi Fungsi Dan Wewenang DPRD Dalam Proses Penyusunan Dan Penetapan APBD
Ketentuan tentang penetapan APBD sudah diatur dalam perundang-undangan, yang meliputi penegasan tujuan serta fungsi dari pembuatan anggaran pemerintah. Dalam hal ini dibutuhkan penegasan dalam hal peran DPRD dan pemerintah dalam proses menetapkan APBD tersebut. Pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja juga dibutukan dalam sistem penganggaran. Optimalisasi fungsi dan wewenang DPRD dalam proses penyusunan dan penetapan APBD, sangat […]
Bimtek / Diklat Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan Dalam Meningkatkan Kinerja DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan suatu badan legislatif yang dalam pelaksanaan kerjanya dibantu oleh alat kelengkapan daerah. Terdapat beberapa alat kelengkapan daerah, termasuk di dalamnya adalah Badan Musyawarah (Bamus), Badan Legislasi Daerah (Balegda), dan Badan Kehormatan, yang memiliki peran sendiri guna meningkatkan kinerja DPRD. Peran Alat Kelengkapan Daerah Badan Musyawarah (Bamus), dibentuk DPRD ketika […]