Bimtek Jurusita Pajak, Intel Perpajakan, Penagihan Perpajakan. Pemungutan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, efektivitas pemungutan pajak menjadi sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Jurusita pajak merupakan […]
Pemotongan / Pemungutan PPh atas Belanja Makanan / Minuman oleh Bendahara Pemerintah. Ada berbagai macam ketentuan yang mengatur tentang perpajakan. Bahkan berbagai kasus pajak menjadikan permasalahan yang dialami bagi para bendahara pemerintah. Berkenaan dengan perpajakan, kita tentu pernah mendengar tentang kata pajak konsumsi (Makanan & Minuman). Pajak Makan Minum Untuk Instansi Pemerintah 2022 Pasca PPN […]
Aspek Perpajakan Pengadaan Barang Dan Jasa – Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan untuk mendapatkan Barang/Jasa lainnya yang prosesnya dari perencanaan kebutuhan sampai selesainya seluruh kegiatan. Selanjutnya dilakukan transaksi pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa. Pembayaran kepada Penyedia Barang dan Jasa tersebut memenuhi kriteria Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. […]
Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pajak sangat penting di dalam suatu negara karna pajak salah satu pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Indonesia termasuk salah satu negara yang menempatkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan Negara. Begitu pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pembangunan, serta pemberian fasilitas oleh pemerintah guna kepentingan orang pribadi […]
Tugas Jurusita Pajak Daerah adalah untuk menangani penagihan pajak daerah dengan harapan dapat mendongkrak Pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu juga dapat memberikan dampak penjeraan (deterrent effect) bagi wajib pajak yang melalaikan kewajiban pajaknya, serta sebagai tindakan penagihan pajak secara paksa akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (tax compliance). Jurusita Pajak Daerah Adalah Pelaksana tindakan Penagihan […]
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang semua atau sebagian modalnya milik negara. Permodalan tersebut berasal dari keuangan negara yang dipisahkan untuk usaha demi kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, BUMN dan BUMD, swasta dan koperasi bekerja sama serta saling mendukung sesuai demokrasi ekonomi Dalam Rangka pemantapan pemahaman […]
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak terhadap bumi dan/atau bangunan. PBB-P2 diakui, di kontrol, dan/atau digunakan oleh pribadi atau badan, kecuali wilayah untuk usaha perkebunan, kehutanan, dan tambang. Pajak Bumi dan Bangunan ini bersifat kebendaan, sehingga besarnya pajak tergantung keadaan objek pajak, sedangkan subjek pajak tidak memengaruhi. Lalu bagaimana mekanisme pendataan […]
Setelah adanya sistem otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak dan berkewenangan untuk mengatur serta melaksanakan pemerintahannya sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diharuskan untuk kreatif dalam mendapatkan sumber dana, sehingga mampu menunjang keuangan dan pembangunan daerah. Salah satu sumber dana daerah berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini be mempunyai tujuan tertentu, yaitu […]
PBB dan BPHTB sebelum adanya Undang-undang PDRD No. 28 tahun 2009, dialokasikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Setelah pergantian Undang-undang, pajak ini seutuhnya menjadi milik daerah. Pemungutan pajak ini sudah dilakukan mulai 1 Januari 2011 (BPHTB) dan 1 Januari 2014 (PBB). Pemerintah juga sudah memberi fasilitas ke daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah Pengelolaan […]
Pajak daerah merupakan salah satu bentuk kontribusi wajib untuk daerah bagi perseorangan pribadi dan badan instansi. Pajak ini bersifat memaksa dan wajib pajak harus membayarkan pajak tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung. Secara legalitas, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ketetapan pemerintah. Pajak daerah ini nantinya akan digunakan untuk keperluan daerah terkait demi kemakmuran rakyat. […]