Bimtek Diklat Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Keterampilan Kerajinan Tangan

Bimtek Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Keterampilan Kerajinan Tangan

pengembangan usaha kerajinan masyarakat membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis. Pengembangan usaha kerajinan masyarakat Keterampilan kerajinan perlu dihubungkan dengan kebutuhan pasar, mutu, biaya, kapasitas produksi, pemasaran, dan pengelolaan usaha […]

Bimtek Pemberdayaan UMKM Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021

Bimtek Implementasi PP Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Menengah

pemberdayaan UMKM berdasarkan PP 7 Tahun 2021 membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis. Pemberdayaan UMKM berdasarkan PP 7 Tahun 2021 PP Nomor 17 Tahun 2013 telah dicabut oleh PP […]

Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah

implementasi kebijakan penanaman modal daerah membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis. Kebijakan investasi baru memberi manfaat apabila diterjemahkan ke program, layanan, pembagian peran, indikator, dan evaluasi yang dapat dijalankan […]

Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah

Renstra DPMPTSP kabupaten kota membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis. Renstra DPMPTSP perlu menjadi dokumen manajemen kinerja yang menghubungkan isu strategis, sasaran pelayanan, program, indikator, pendanaan, dan evaluasi. Perlu […]

Pedoman Perencanaan, Regulasi dan Impelentasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan

sistem informasi penanaman modal daerah membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis. Informasi penanaman modal yang akurat membantu daerah memberikan layanan, memantau perizinan, membaca realisasi, serta mengambil keputusan pengembangan investasi. […]

Strategi Penyusunan Dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah

kebijakan pengembangan penanaman modal daerah membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis. Kebijakan pengembangan penanaman modal daerah harus menerjemahkan potensi wilayah, kebutuhan pembangunan, pelayanan investor, dan koordinasi lintas sektor ke […]

Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

manajemen penanaman modal dan PTSP membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis. Pelayanan investasi daerah perlu menghubungkan promosi, fasilitasi, perizinan berbasis risiko, pengawasan, dan penyelesaian hambatan secara terpadu. Perlu jadwal, […]

Strategi Menghadapi Jurusita Pajak Daerah

penagihan pajak daerah dan jurusita membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis. Penagihan pajak daerah menuntut ketertiban prosedur, dokumen, kewenangan, komunikasi, dan perlindungan hak wajib pajak agar tindakan dapat dipertanggungjawabkan. […]

Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah BUMN dan BUMD

kewajiban perpajakan BUMN dan BUMD membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis. BUMN dan BUMD memiliki transaksi, dokumen, dan tata kelola yang beragam sehingga administrasi perpajakan harus dihubungkan dengan proses […]

Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB – P2)

pendataan dan penilaian PBB-P2 membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis. Ketepatan PBB-P2 bergantung pada data objek dan subjek pajak, karakteristik bumi dan bangunan, proses penilaian, serta dokumentasi yang dapat […]