Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2027

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 perlu dipersiapkan sejak tahap perencanaan. Pemerintah daerah tidak hanya menyusun angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan, tetapi juga harus memastikan bahwa prioritas RKPD, target pelayanan publik, kemampuan fiskal, KUA-PPAS, RKA perangkat daerah, dan rancangan APBD tersambung secara konsisten.

Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2027 membantu TAPD, BPKAD/BKAD, Bappeda, perangkat daerah, dan DPRD memahami alur persiapan anggaran, mengidentifikasi titik rawan ketidaksinkronan, serta menyiapkan dokumen kerja sebelum pedoman teknis tahunan APBD 2027 ditetapkan secara resmi.

Status pedoman APBD Tahun 2027

Pendekatan ini menjaga agar peserta memperoleh persiapan yang berguna tanpa menjadikan informasi yang belum resmi sebagai kepastian hukum. Pembahasan awal berfokus pada kerangka pengelolaan keuangan daerah yang berlaku, siklus penyusunan APBD, keterhubungan dokumen, dan pekerjaan yang sudah dapat disiapkan oleh pemerintah daerah.

Mengapa persiapan APBD 2027 perlu dimulai lebih awal?

Keterlambatan APBD sering bukan disebabkan satu dokumen saja. Masalah dapat bermula dari indikator program yang belum jelas, pagu yang tidak realistis, proyeksi pendapatan yang lemah, data belanja wajib yang belum siap, atau usulan perangkat daerah yang belum selaras dengan RKPD.

Persiapan lebih awal memberikan waktu untuk membersihkan data, memutakhirkan asumsi, memetakan sumber pendanaan, menilai keberlanjutan program, dan menyelesaikan perbedaan antara perencanaan dengan penganggaran sebelum memasuki tahapan pembahasan formal.

Alur keterhubungan dokumen APBD

Materi Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD 2027

1. Kerangka kebijakan pengelolaan keuangan daerah
   Hubungan UU Pemerintahan Daerah, PP Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri teknis, dan pedoman tahunan.
2. Sinkronisasi RKPD 2027 dengan kebijakan nasional
   Pemetaan sasaran pembangunan, prioritas daerah, indikator, target, dan kerangka pendanaan.
3. Penyusunan KUA dan PPAS
   Asumsi dasar, proyeksi pendapatan, kebijakan belanja, pembiayaan, prioritas, dan plafon sementara.
4. Kebijakan pendapatan daerah
   Pengujian asumsi PAD, pendapatan transfer, dan pendapatan sah tanpa membentuk target yang tidak realistis.
5. Kebijakan belanja daerah
   Belanja wajib, pemenuhan standar pelayanan, efisiensi belanja penunjang, serta penguatan belanja berorientasi hasil.
6. Kebijakan pembiayaan
   Analisis SiLPA, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta risiko keberlanjutan fiskal.
7. Penyusunan dan penelaahan RKA
   Konsistensi nomenklatur, indikator, volume, standar harga, lokasi, penerima manfaat, dan sumber pendanaan.
8. Jadwal, pembagian peran, dan pengendalian
   Koordinasi kepala daerah, TAPD, Bappeda, PPKD, perangkat daerah, inspektorat, dan DPRD.
9. Penggunaan SIPD-RI
   Kesiapan data dan alur kerja sistem informasi sesuai kewenangan masing-masing pengguna.
10. Simulasi pemeriksaan konsistensi
    Latihan menelusuri hubungan target RKPD, plafon KUA-PPAS, RKA, dan rancangan APBD.

Materi diperbarui setelah pedoman APBD 2027 resmi diterbitkan.
Instansi juga dapat meminta pembahasan khusus berdasarkan tahap penyusunan anggaran dan persoalan yang sedang dihadapi.

Dasar regulasi yang telah dapat diverifikasi

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
• Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027, Berita Negara Tahun 2026 Nomor 395; dan
• pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 setelah ditetapkan dan diumumkan secara resmi.

Siapa yang perlu mengikuti kegiatan ini?

• Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
• BPKAD/BKAD/BPKPD dan Bappeda;
• kepala serta pejabat perencanaan perangkat daerah;
• PPK-SKPD, PPTK, bendahara, dan penyusun RKA;
• inspektorat dan aparat pengawasan internal;
• sekretariat serta alat kelengkapan DPRD yang menangani anggaran; dan
• aparatur yang mengelola SIPD-RI serta data perencanaan dan keuangan.

Jadwal Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2027

Peserta dapat memilih jadwal yang tersedia dan mengonfirmasi kota pelaksanaan kepada admin. Jadwal reguler tetap diselenggarakan meskipun hanya diikuti satu peserta, sepanjang pendaftaran dan ketentuan administrasi telah dipenuhi.

Jadwal Bimtek dan Diklat

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau Materi di bahas sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)  4. Seminar Kit 5. Tas 6. Sertifikat Pelatihan/Bimtek CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@pusdiklatpemendagri.com

www.pusdiklatpemendagri.com

"JADWAL, BIAYA, & MATERI (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Biaya dan fasilitas peserta

• pelatihan selama dua hari atau pembahasan materi sampai selesai;
• penginapan dengan ketentuan twin sharing;
• coffee break, makan siang, dan makan malam selama kegiatan;
• seminar kit;
• tas peserta; dan
• sertifikat pelatihan/bimtek.

Penjemputan di bandara tersedia untuk rombongan minimal lima peserta dengan konfirmasi terlebih dahulu. Jadwal, hotel, biaya, dan fasilitas perlu dikonfirmasi kembali karena dapat mengalami penyesuaian operasional.

Pelaksanaan khusus untuk pemerintah daerah

Pemerintah daerah atau perangkat daerah dapat mengajukan kegiatan khusus dengan menyesuaikan waktu, lokasi, peserta, dan studi kasus. Sampaikan tahapan APBD yang sedang disiapkan, kebutuhan dokumen kerja, dan fokus persoalan yang ingin dibahas.

Materi terkait

Persiapan APBD perlu ditopang oleh penganggaran dan perencanaan yang kuat. Baca pula penyusunan anggaran berbasis kinerja, penyusunan serta pengendalian Renja SKPD dan RKPD, dan pengelolaan keuangan daerah bagi PPK dan bendahara SKPD.

Pertanyaan yang sering disampaikan

Apakah pedoman khusus APBD 2027 sudah dibahas?

Materi awal membahas kerangka dan persiapan yang telah dapat diverifikasi. Setelah pedoman APBD 2027 terbit resmi, materi teknis tahunannya diselaraskan kembali.

Apakah kegiatan membahas hubungan RKPD, KUA-PPAS, RKA, dan RAPBD?

Ya. Keterhubungan dokumen tersebut menjadi fokus utama agar peserta tidak mempelajari setiap tahap secara terpisah.

Apakah materi dapat disesuaikan?

Dapat. Instansi dapat menyampaikan tahap anggaran, kondisi data, dan masalah yang ingin diprioritaskan.

Apakah tersedia pelaksanaan khusus?

Tersedia. Waktu, lokasi, jumlah peserta, dan keluaran kegiatan dapat dibicarakan bersama.

Apakah tersedia surat undangan dan penawaran?

Ya. Admin dapat menyiapkan undangan, jadwal, rincian biaya, fasilitas, dan surat penawaran.

Konsultasikan kebutuhan penyusunan APBD 2027

Persiapan lebih awal membantu pemerintah daerah mengurangi koreksi berulang, memperkuat kualitas RKA, dan menjaga konsistensi antara rencana pembangunan dengan anggaran. Hubungi tim Pusdiklat Pemendagri untuk mendiskusikan jadwal atau pelaksanaan khusus.