Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025

Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025: Implementasi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mengacu pada sejumlah peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 yang baru saja diterbitkan memberikan pedoman khusus terkait penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. Peraturan ini mengatur secara detail mengenai ruang lingkup, format dokumen, serta proses penyusunan APBD.

Mengapa Penyusunan APBD Penting?

Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD

Penyusunan APBD merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif. Melalui APBD, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk berbagai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sinergi dengan RKP

Untuk memastikan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, penyusunan APBD harus sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Hal ini bertujuan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan di daerah dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami berencana akan mengadakan Bimbingan Teknis Nasional dengan tema : “Sosialisasi Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 serta Pedoman Penyusunan APBD TA. 2025 ”. akan diselenggarakan pada:

Jadwal Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025

Jadwal Bimtek dan Diklat

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau Materi di bahas sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)  4. Seminar Kit 5. Tas 6. Sertifikat Pelatihan/Bimtek CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@pusdiklatpemendagri.com

www.pusdiklatpemendagri.com

"JADWAL, BIAYA, & MATERI (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Baca juga :

• PENYUSUNAN APBD 2025

• Info Bimtek Pusdiklat

Terkait

Bimtek Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Dana Perimbangan Dan Lain – Lain Pendapatan Daerah

Kemandirian daerah di bidang keuangan salah satunya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mampu dihimpun oleh daerah yang bersangkutan. Sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Dengan adanya tuntutan otonomi yang makin luas dan kondisi keuangan negara yang menurun mendorong daerah untuk…

dalam "Bidang Keuangan"

Bimtek Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai upaya untuk meningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, maka dalam hal ini perlu diadakan percepatan implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah. Penerapan Transaksi Non Tunai, akan menjadi lebih praktis.…

dalam "Bidang Keuangan"

Bimtek Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Serta Strategis Menghadapi Audit

Pedoman penyusunan APBD menjadi acuan Pemda dalam sebuah penyusunan anggaran. Dengan harapan peraturan tersebut dapat berfungsi sebagai konsep dasar dalam pengoptimalisasian pedoman dalam hal manajemen keuangan yang sudah diintegerasi. Selain itu harus efektif dan akuntabel yang sesuai dengan tujuan APBD beserta fungsinya. Dalam memahami pedoman tersebut, masyarakat harus mengetahui dengan…

dalam "Bidang Keuangan"