Bimtek Diklat Pengelolaan dan Pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah lembaga ekonomi yang menganut asas mandiri dengan modal usaha yang sumbernya dari masyarakat. BUMDes ini juga didirikan atas inisiatif dari masyarakat itu sendiri. BUMDes dibangun untuk mengelola potensi yang ada di desa secara kolektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Maka dari itu Badan Usaha Milik Desa ini menjadi kekuatan ekonomi baru yang ada di perdesaan.

Peraturan Pengelolaan dan Pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Sebagai wadah usaha desa, BUMDes mengusung semangat kemandirian, kegotong-royongan, dan kebersamaan antara pemerintah desa dan masyarakat setempat. Dengan tujuan untuk mengembangkan aset-aset lokal, sehingga pendapatan ekonomi desa dan masyarakat dapat mengalami peningkatan.

Di dalam Permendesa No. 04 Tahun 2015 sudah diatur tentang pengelolaan teknis pelaksanaan BUMDes yang disertai dengan peran dan fungsi dari setiap perangkat BUMDes. Dalam melaksanakan Permendesa No. 04 Tahun 2015 tersebut, setiap desa harus menyesuaikan dengan peraturan yang diberlakukan oleh Bupati atau Walikota, sesuai dengan kondisi alam, lingkungan, dan budaya setempat.

Dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa, dibutuhkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya supaya dapat dikelola secara profesional dan mandiri. Sehingga diperlukan perekrutan pegawai atau tenaga kerja dalam bidang tersebut. Proses perekrutannya harus berdasarkan dengan standar yang sudah ditetapkan dalam AD/ART BUMDes.

BUMDes adalah lembaga yang diwajibkan untuk mendapatkan profit. Maka dari itu pengelola BUMDes harus menaati mekanisme dalam menjalankan kerjasamanya dengan pihak-pihak lain. Seperti contohnya dalam kegiatan lintas desa harus melakukan koordinasi dan kerjasama terlebih dahulu dengan Pemerintah Desa dalam memanfaatkan sumber-sumber ekonomi.

Dalam Rangka pemantapan pemahaman kepada aparatur desa / camat / lurah mengenai BUMDES, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (Pusdiklat Pemendagri) akan melaksanakan Pelatihan / Bimtek / Diklat Desa/Lurah/Camat tentang Pengelolaan dan Pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang akan diselenggarakan pada:

Jadwal Bimtek dan Diklat

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas Ekslusif; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 1. City Tour Peserta (Peserta Wajib Konfirmasi) 2. Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) 3. Syarat & Ketentuan Berlaku 4. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yg Tidak Tercantum di Website, (Syarat & Ketentuan Berlaku) 5. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

[email protected]

www.pusdiklatpemendagri.com

BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Usaha Pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

UU No. 06 tahun 2014 pasal 87 ayat 3, menjelaskan bahwa BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti BUMDes dapat menjalankan berbagai usaha, seperti pelayanan jasa, perdagangan, keuangan mikro, dan pengembangan-pengembangan ekonomi lainnya.

Berikut adalah 4 jenis bisnis yang dapat dikembangkan oleh BUMDes yang dijelaskan dalam Aksa (2013):

1. BUMDes dengan tipe serving. Yaitu bisnis sosial yang melakukan pelayanan publik kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan finansial. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna dimanfaatkan untuk usaha pelayanan ini, seperti usaha listrik dan air minum desa.
2. BUMDes dengan tipe banking. BUMDes jenis ini melakukan bisnis keuangan seperti bank desa atau lembaga perkreditan desa. Bisnis ini dimodali oleh PADes, ADD, tabungan masyarakat, dan dukungan dari pemerintah.
3. BUMDes dengan tipe renting. Yaitu menjalankan bisnis dalam bidang penyewaan barang-barang baik untuk keperluan masyarakat ataupun untuk mendapatkan pendapatan desa. Barang yang disewakan seperti perangkat pesta, alat pertanian, alat transportasi, dan lainnya.
4. BUMDes dengan tipe brokering. Yakni BUMDes yang berperan sebagai lembaga perantara. Misalnya jasa pelayanan kepada warga atau usaha-usaha masyarakat. Seperti jasa pembayaran listrik, pasar desa, dan lainnya. BUMDes juga dapat membentuk kerjasama dengan pihak ketiga dalam memasarkan produk-produk lokal supaya jangkauannya lebih luas.