Bimtek / Diklat Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa

Seperti diketahui bahwa 3 urutan dari bawah untuk Kepala Pemerintahan adalah : Kepala Desa – Lurah – Camat

Kecamatan yang dikepalai oleh Camat membawahi Kelurahan yang dikepalai oleh Lurah, dan Kelurahan membawahi Desa yang dikepalai oleh Kepala Desa. Untuk daerah perkotaan yang tidak memiliki Desa, disebut dengan Rukun Warga atau RW dan dibawah RW ada Rukun Tetangga atau RT.

Masing-masing Kepala Daerah tersebut memiliki tanggungjawab untuk wilayah kerjanya masing-masing, dan memiliki wewenang serta batas wewenang sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan tugas.

Diklat Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat Lurah Kepala Desa dan Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa

dalam menjalankan tugas-tugas operasional di Desa, yang lebih banyak menangani dalam hal administrasi. Agar masing-masing wilayah kerja bisa berkembang dan memajukan taraf hidup masing-masing warganya, menjadi tanggungjawa bersama baik Pimpinan wilayah yang bersangkutan maupun warganya. Tapi tentunya membutuhkan arahan dan binaan dari Pimpinannya.

Camat/Lurah/Kepala Desa dan Sekretaris Desa ibarat seorang Manager yang memimpin dan mengelola semua karyawannya agar bisa bekerja secara maksimal. Jadi sangat dibutuhkan kinerja yang baik dari para pimpinan tersebut.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat tentang Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa pada:

Jadwal Bimtek dan Diklat

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau Materi di bahas sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)  4. Seminar Kit 5. Tas 6. Sertifikat Pelatihan/Bimtek CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@pusdiklatpemendagri.com

www.pusdiklatpemendagri.com

"JADWAL, BIAYA, & MATERI (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Indikator Pengukur Kinerja Pimpinan Daerah Tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa

Untuk melakukan Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa, beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Masing-masing Kepala mengetahui batas wewenangnya, yang selama ini sering terjadi tumpang tindih antara Kecamatan dengan Kelurahan, walaupun secara atribut sudah diketahui batasan wewenang masing-masing, namun dalam pelaksanaannya sering tidak sesuai.
2. Kepala Desa melaporkan seluruh program dan kondisi Desa kepada Kelurahan, dan Kelurahan juga melaporkan program dan kondisi Kelurahannya kepada Kecamatan, sesuai hierarkinya.
3. Setiap laporan yang diterima dari wilayah dibawahnya, harus diteliti oleh Kepala Daerah tersebut. Misalnya Camat harus menguasai semua program yang dilakukan oleh seluruh Lurah dalam wilayahnya, begitu juga dengan Kelurahan terhadap Kepala Desa.
4. Kepala Desa dan Sekretaris Desa adalah pemimpin yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan warganya, sehingga harus mengetahui secara detail tentang permasalahan ataupun kelebihan yang ada di Desanya.
5. Setiap warga memiliki permasalahan yang berbeda-beda, maka Kepala Desa & Sekretaris Desa harus bekerja ekstra untuk mengetahuinya secara detail, karena solusi yang dibutuhkan pun otomatis berbeda.
6. Setiap Desa memiliki permasalahan yang berbeda dan solusi yang berbeda, maka seorang Lurah harus mengetahui secara detail permasalahan dan memikirkan solusi terbaik untuk Desa-desa di wilayahnya.
7. Setiap Lurah memiliki kondisi masalah yang juga berbeda, maka seorang Camat harus memikirkan berbagai solusi yang tentu berbeda juga untuk setiap Kelurahan tersebut.

Beberapa permasalahan yang biasanya terjadi dalam area Kecamatan/Kelurahan/Desa antara lain:

1. Hunian liar
2. Sampah
3. Saluran air untuk menghindari banjir
4. Fasilitas Umum seperti jalan raya, taman, parkir.
5. Pedagang Kaki Lima
6. Masalah sosial seperti pengemis jalanan, tuna wisma, panti jompo
7. Masalah kesehatan seperti penangangan Demam Berdarah
8. Masalah pendidikan seperti pendistribusian KJP

Permasalahan-permasalahan tersebut bisa menjadi Indikator yang mengukur Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum.

Terkait

Bimtek / Diklat Peningkatan Dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa

Sesuai dengan konsep Nawa Cita yang telah disiarkan oleh Bapak Presiden RI ‎bahwa desa akan dijadikankan sebagai pusat atau roda Pertumbuhan Ekonomi. Desa juga akan ditetapkan sebagai basis pembangunan suatu negara yang awali dari desa. Oleh karnanya Pemerintah sekarang ini sering mendorong berbagai upaya dan usaha agar disetiap Desa dapat membangun…

dalam "Bidang Desa/Lurah/Camat"

Bimtek Diklat Kepemimpinan Kepala Desa

Kepala desa menjadi bagian yang paling penting dalam pemerintahan desa, berdasarkan peraturan undang-undang mengenai kepala desa yaitu kepala desa bukan kepanjangan tangan dari pemerintah tetapi kepala desa merupakan seorang pemimpin di dalam suatu masyarakat. Kepala desa harus memiliki kedekatan dengan masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani seluruh warganya. Karakter Penting Dalam…

dalam "Bidang Desa/Lurah/Camat"

Bimtek / Diklat Manajemen Keuangan Desa Sesuai UU No. 06 Tahun 2014

Pada awal tahun 2014 pemerintah mengeluarkan instrumen baru berupa Undang-Undang No. 06 tahun 2014 tentang Desa yang diikuti dengan PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 06 tahun 2014 tentang Desa dan PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Sementara peraturan Mentri…

dalam "Bidang Desa/Lurah/Camat"