Untuk memenuhi kebutuhan terhadap Penyusunan Peraturan Daerah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) akan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya untuk melaksanakan Pelatihan dengan tema : “STRATEGI DAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)” pada:
Kategori: Bidang HUKUM
Bimtek / Pelatihan Menyusun Perda Efektif Dan Aspiratif
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sering merekomendasikan pembatalan Perda (Peraturan Daerah) yang dinilai bermasalah. Situasi tersebut setidaknya menunjukkan betapa perumusan kebijakan yang ada didaerah yang kemudian diformulasikan dalam sebuah Peraturan Daerah hal ini masih menjadi suatu persoalan yang mendasar didalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Harapannya, didalam Otonomi Daerah ada dampak yang positif pada peningkatan kesejahteraanmasyarakat dengan memberikan […]
Bimtek tentang Legal Drafting Training
Perancangan hukum atau disebut juga legal drafting merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam praktik hukum. Legal drafting adalah kombinasi dari dua kata, yakni LEGAL dan juga DRAFTING. Yang dimaksud dengan legal adalah segala sesuatu sesuatu yang berkaitan dengan ketentuan hukum. Untuk drafting sendiri bermakna sebagai sebuah perancangan/pengkonsepan. Legal Drafting dapat diartikan secara singkat […]
Bimtek Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Penegakan hukum adalah suatu proses kegiatan yang di laksanakan oleh penegak hukum, diantaranya adalah Penyidik POLRI dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), Hakim serta Jaksa. Untuk mendapatkan hasil yang baik terhadap penegakan hukum maka setiap tahapan dan proses yan dilalui haruslah dilakukan dengan benar. Di Indonesia / di nusantara ini, kewenangan melakukan penyidikan dimiliki oleh penyidik […]
Diklat / Bimtek Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan barang dan jasa merupakan aktivitas mengadakan sarana serta prasarana juga layanan pendukung dengan menggunakan biaya pemerintah. Biaya tersebut dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemerintah pusat. Bagi pemerintah daerah biaya pengadaan barang/jasa biasanya dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Aktivitas yang […]