Usaha kecil menengah (UKM) yang di kelola masyarakat dengan dana dari pemerintah melalui program penanaman modal yang di berikan oleh pemerintah. Usaha ini memiliki pengaruh positif terhadap pembangunan suatu daerah. Peningkatan ekonomi masyarakat berbasis keterampilan kerajinan tangan dapat di gunakan sebagai salah satu metode peningkatan penghasilan daerah. Kekuatan ekonomi suatu daerah terletak pada ekonomi rakyat, […]
Komisi pengawasan Persaingan Usaha merupakan lembaga independen dibentuk dengan tujuan mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Supaya tidak terjadi praktik monopoli perdagangan dan persaingan tidak sehat antara pengusaha. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Implementasi PP Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang […]
Penanaman modal pada setiap daerah merupakan suatu investasi yang harus di kelola dengan baik dan benar. Oleh karena itu setiap daerah harus mempunyai sebuah rencana pembangunan daerah, yang di sebut dengan strategi penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah. Strategi yang dimiliki oleh setiap daerah dalam mengelola modal untuk pembangunan daerah berbeda. Namun, semua […]
RENSTRA adalah awalan dari proses akuntabilitas lembaga ke pihak terkait yang memiliki kepentingan untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target. Contohnya saja seperti masyarakat, DPRD, instansi terkait, dan Organisasi Non-Pemerintah. Renstra juga terfokus dapat isu penting yang dihadapi organisasi dan membantu untuk mengambil keputusan dalam menghadapi masalah . Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memiliki tujuan membantu […]
Pedoman perencanaan, regulasi dan implementasi sistem informasi penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan sangat diperlukan dalam sistem pemerintahan. Investasi merupakan hal utama dalam proses pembangunan suatu daerah. Penanaman modal biasanya dilakukan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah baik ke Kabupaten maupun kota. Tentang pedoman perencanaan pembangunan daerah yang paling penting adalah sistem informasi penanaman modal […]
Perencanaan pembangunan daerah adalah bagian dari program perencanaan pembangunan nasional yang sudah disusun oleh Undang-undang. Aturan dalam menyusun, mengendalikan, serta mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah sudah disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Rencana strategi daerah sendiri memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan lain-lain. Visi dan Misi Setiap daerah memiliki visi dan misi yang […]
Menurut pasal 1 ayat (5) Perka BKPM 12/2009, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah suatu kegiatan pelaksanaan perizinan dan non-perizinan penanaman modal yang dapat pendelegasian dari instansi berwenang. Dapat dikatakan bahwa Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu diadakan untuk memberikan kemudahan pada investor. Dengan adanya PTSP, maka semua perizinan yang […]
Tugas Jurusita Pajak Daerah adalah untuk menangani penagihan pajak daerah dengan harapan dapat mendongkrak Pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu juga dapat memberikan dampak penjeraan (deterrent effect) bagi wajib pajak yang melalaikan kewajiban pajaknya, serta sebagai tindakan penagihan pajak secara paksa akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (tax compliance). Jurusita Pajak Daerah Adalah Pelaksana tindakan Penagihan […]
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang semua atau sebagian modalnya milik negara. Permodalan tersebut berasal dari keuangan negara yang dipisahkan untuk usaha demi kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, BUMN dan BUMD, swasta dan koperasi bekerja sama serta saling mendukung sesuai demokrasi ekonomi Dalam Rangka pemantapan pemahaman […]
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak terhadap bumi dan/atau bangunan. PBB-P2 diakui, di kontrol, dan/atau digunakan oleh pribadi atau badan, kecuali wilayah untuk usaha perkebunan, kehutanan, dan tambang. Pajak Bumi dan Bangunan ini bersifat kebendaan, sehingga besarnya pajak tergantung keadaan objek pajak, sedangkan subjek pajak tidak memengaruhi. Lalu bagaimana mekanisme pendataan […]