Sesuai dengan konsep Nawa Cita yang telah disiarkan oleh Bapak Presiden RI bahwa desa akan dijadikankan sebagai pusat atau roda Pertumbuhan Ekonomi. Desa juga akan ditetapkan sebagai basis pembangunan suatu negara yang awali dari desa. Oleh karnanya Pemerintah sekarang ini sering mendorong berbagai upaya dan usaha agar disetiap Desa dapat membangun dan mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif […]
Penyusunan Renstra, Untuk menyusun suatu Perencanaan Pembangunan Daerah hal ini dimaksudkan agar dapat menetapkan arah kebijakan pembangunan yang dapat membantu kebutuhan masyarakat. Tujuan dibuatnya arah kebijakan suatu daerah agar dapat dimasukkan dalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini untuk mencermati dinamika pertumubuhan ekonomi suatu daerah. Berdasarkan undang–undang 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, […]
Untuk kelangsungan suatu layanan kesehatan, Rumah Sakit (RS) seharusnya dapat menyediakan suatu sarana ataupun prasarana layanan kesehatan yang cepat dan multi guna. Kegiatan dimaksud perlu suatu tata kelola yang baik di bidang pengadaan barang/jasa. Seiring dengan fleksibilitas yang dimiliki BLU / BLUD dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa, maka sangat diperlukan sinkronisasi […]
Bimtek LAKIP adalah Bimbingan teknis mengenai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip). Diketahui bahwa LAKIP adalah produk akhir SAKIP yg mendeskripsikan kinerja yg dicapai instansi pemerintah atas aplikasi dari Program kerja & aktivitas yg didanai oleh APBN/APBD. Penyusunan LAKIP menurut perputaran anggraan yg berjalan dalam 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP wajib dapat memilih besaran kinerja yg […]
Dalam pelaksanaan pembangunan, untuk menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD , kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran RKPD, KUA, PPAS, Renja, RKA dan RAPBD Dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD hal ini diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri […]
Organisasi penyelenggaraan pelayanan publik dapat melakukan kerja sama dalam bentuk penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain, dengan syarat kerja sama tersebut tidak menambah beban bagi masyarakat. Menyediakan pelayanan publik yang terbaik mendorong semua organisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang bergerak dalam jasa pelayanan membenahi dirinya untuk lebih dapat memberikan pelayanan sesuai dengan yang […]
Sebagai upaya untuk meningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, maka dalam hal ini perlu diadakan percepatan implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah. Penerapan Transaksi Non Tunai, akan menjadi lebih praktis. Pemindahan dana dengan cara ini […]
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah di perbarui menjadi Permendagri No. 20 Tahun 2018. Beberapa perubahan terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Permendagri No. 20/2018 diantaranya; Definisi Keuangan Desa, Azas Pengelolaan Keuangan Desa, Struktur Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa, Kaur Keuangan dan Bendahara Desa serta […]
Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah. Presiden RI sudah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 tahun 2021 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Didalam Perpres tadi sudah memuat sejumlah substansi perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satunya terkait kewajiban Kementerian/Lembaga & Pemda buat belanja untuk pengadaan barang/Jasa/Pemerintah menurut Usaha Mikro & Kecil (UMK). “UMK […]
Koperasi merupakan salah satu unsur penting dalam perputaran perekonomian daerah, wilayah maupun perekonomian nasional. Oleh karena itu terciptalah aturan yang mendasari sistem kerja koperasi dan di wujudkan dalam bentuk Implementasi Undan – sUndang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang per Koperasian di Indonesia. Koperasi bekerja dengan sistem gotong royong dan kekeluargaan yang bertujuan untuk tercapainya aspirasi […]