Laporan pertanggungjawaban kas membantu BLU membuktikan bahwa setiap penerimaan, pembayaran, saldo, dan selisih telah dicatat, diperiksa, serta didukung dokumen yang dapat ditelusuri. Laporan ini bukan sekadar rekap transaksi, melainkan alat pengendalian untuk memastikan kas menurut pembukuan sesuai dengan kas yang benar-benar dikuasai organisasi. Kualitas pertanggungjawaban kas ditentukan oleh proses sebelum laporan disusun: kelengkapan bukti, ketepatan […]
-
Reviu Laporan Keuangan BLUD Puskesmas: Dokumen dan Tahapan Persiapan
-
Rekonsiliasi Persediaan Pemerintah: Alur, Dokumen, dan Checklist
-
Rekonsiliasi Kas dan Bank BLUD Puskesmas: Langkah dan Checklist
-
Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi APIP Daerah
-
Bukti Transaksi dan Rekonsiliasi: Fondasi Laporan Keuangan Daerah yang Andal
-
Cara Melaporkan SPT Masa melalui Coretax bagi Instansi Pemerintah
Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas BLU
Sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas BLU harus mampu menjawab tiga kebutuhan sekaligus: mencatat transaksi secara benar, menjaga kas dari kesalahan atau penyalahgunaan, dan menyediakan informasi yang dapat direkonsiliasi hingga laporan keuangan. Karena BLU merupakan entitas pemerintah, pencatatan kas tidak berdiri sendiri. Setiap penerimaan dan pengeluaran perlu terhubung dengan dokumen sumber, otorisasi, kode akun, periode […]
Efektivitas Pengelolaan Keuangan BLU: Menghubungkan Kinerja dan Kualitas Layanan
Efektivitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) tidak hanya terlihat dari besarnya pendapatan atau tingginya realisasi anggaran. Pengelolaan baru dapat disebut efektif apabila sumber daya keuangan menghasilkan layanan yang lebih mudah diakses, tepat waktu, bermutu, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Fleksibilitas yang dimiliki BLU memberi ruang untuk merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat. Namun, fleksibilitas tersebut […]
Sistem Pengendalian Intern BLU: Peran SPI, Pengendalian Risiko, dan Checklist
Sistem Pengendalian Intern (SPI) BLU membantu organisasi memastikan bahwa fleksibilitas pengelolaan keuangan tetap berjalan bersama akuntabilitas, kepatuhan, perlindungan aset, dan pencapaian target layanan. Pengendalian intern bukan hanya tanggung jawab auditor atau Satuan Pengawasan Intern. Pimpinan dan seluruh pegawai menjalankannya melalui keputusan, prosedur, pemeriksaan, dokumentasi, dan tindak lanjut dalam pekerjaan sehari-hari. Tanpa pengendalian yang memadai, BLU […]
SAP dalam Laporan Keuangan BLU: Komponen, Alur, dan Checklist
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam laporan keuangan BLU memastikan fleksibilitas pengelolaan keuangan tetap dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari keuangan negara. Karena BLU merupakan entitas pemerintah, dasar pelaporannya bukan sekadar praktik akuntansi bisnis, melainkan SAP berbasis akrual dan sistem pelaporan pemerintah yang berlaku. Artikel ini menjelaskan hubungan antara transaksi operasional, pencatatan, rekonsiliasi, penyajian laporan, reviu, […]
Optimalisasi Pengelolaan Keuangan BLU: 7 Area Perbaikan
Optimalisasi pengelolaan keuangan BLU bukan sekadar menaikkan pendapatan atau menekan belanja. Tujuan utamanya adalah menggunakan fleksibilitas secara prudent agar kualitas layanan meningkat, sumber daya lebih produktif, risiko terkendali, dan pertanggungjawaban tetap kuat. Karena itu, ukuran keberhasilan tidak boleh berhenti pada saldo kas atau realisasi anggaran. Pengelola perlu membaca hubungan antara target layanan, pendapatan, biaya, aset, […]
UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN: Perubahan dan Implikasi bagi Instansi Pemerintah
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi landasan transformasi pengelolaan ASN di Indonesia. Undang-undang ini berlaku sejak 31 Oktober 2023 dan mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut istilah atau administrasi kepegawaian. Arah kebijakannya mencakup penguatan sistem merit, penetapan kebutuhan PNS dan PPPK, pengembangan […]
Kabinet Merah Putih dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Struktur Kabinet Merah Putih dan kebutuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perlu dipahami sebagai rangkaian kerja, bukan sekadar pemenuhan dokumen. Pelatihan ini membantu peserta menghubungkan ketentuan, pembagian peran, prosedur, dan bukti administrasi dengan persoalan nyata di unit kerja. Perlu jadwal, undangan, atau surat penawaran? Hubungi tim kami untuk mendiskusikan kebutuhan peserta dan instansi Anda. Tanya via WhatsApp […]
Bimtek Pengendalian Gratifikasi dan Penerapan GCG yang Efektif
Pengendalian gratifikasi dan penerapan Good Corporate Governance (GCG) perlu dipahami sebagai rangkaian kerja, bukan sekadar pemenuhan dokumen. Pelatihan ini membantu peserta menghubungkan ketentuan, pembagian peran, prosedur, dan bukti administrasi dengan persoalan nyata di unit kerja. Perlu jadwal, undangan, atau surat penawaran? Hubungi tim kami untuk mendiskusikan kebutuhan peserta dan instansi Anda. Tanya via WhatsApp Telepon […]
Bimtek Jurusita Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Tugas jurusita pajak dan tahapan penagihan pajak dengan Surat Paksa perlu dipahami sebagai rangkaian kerja, bukan sekadar pemenuhan dokumen. Pelatihan ini membantu peserta menghubungkan ketentuan, pembagian peran, prosedur, dan bukti administrasi dengan persoalan nyata di unit kerja. Perlu jadwal, undangan, atau surat penawaran? Hubungi tim kami untuk mendiskusikan kebutuhan peserta dan instansi Anda. Tanya via […]