Untuk membangun citra yang positif (positif image building) suatu organisasi publik atau birokasi pemerintahan terhadap pelayanan, Kenyamanan dan Keamanan Pejabat Pemerintah/Pejabat Daerah bukanlah masalah yang sederhana,dan didalam membentuk pribadi Sigap Seorang Ajudan,Sekpri,Aspri dan Protokol membutuhkan Skill, Knowledge dan Atittude. Dan di samping itu dalam rangka meningkatkan tupoksi Aparatur Pemerintah Daerah, Humas dan Protokol terhadap Kunjungan […]
-
Bimtek Implementasi Regulasi Lingkungan Hidup: Perizinan, AMDAL, dan Pengawasan
-
Bimtek Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
-
Laporan pertanggungjawaban kas
-
Kebijakan dan Sistem Akuntansi berbasis SAK dan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
-
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
-
Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang Kuat untuk Menjamin Akuntabilitas Keuangan BLU
Bimtek Evaluasi Rencana Kerja dan Pelaporan Pemerintahan Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah orang-orang atau perangkat yang ditugaskan untuk menjalankan fungsi eksekutif dari program pemerintahan di daerah, baik itu tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Yang termasuk ke dalam Perangkat Daerah ini adalah Sekretaris Daerah,Sekretaris Desa, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, dan lembaga-lembaga lain yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah di tingkat Kecamatan ataupun […]
Bimtek Tugas dan Tanggung Jawab bagi bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Dalam Pengelolaan Keuangan Negara
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola APBN. Menyatakan bahwa guna memberikan pedoman bagi Bendahara dalam melaksanakan tugasnya, maka perlu mengatur mengenai kedudukan dan tanggung jawab Bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Tugas dan Tanggung jawab bendahara keuangan sangat mempengaruhi […]
Bimtek Strategi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Proses Pengadaan Barang Jasa Pajak
Didalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006 disebutkan bahwa semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD. Masalah utama yang sering terjadi […]
Bimtek MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH DAN INVESTASI
Pemerintah pusat menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah terutama menghadapi perekonomian global yang dibayangi ketidakpastian dan perlambatan. Kuncinya dengan menjaga APBN dan APBD serta memperbaiki iklim investasi. Pemerintah menginginkan adanya sinergi yang semakin kuat tidak hanya dalam penggunaan APBN dan APBD, tapi juga dalam menciptakan lingkungan usaha dan investasi yang baik. Kegiatan Penanaman Modal […]
Bimtek Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Berdasarkan Permendagri No 79 Tahun 2018
Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD merupakan […]
Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai PP No.12 Tahun 2019
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun sebelumnya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 58 Tahun 2005. Didalam Pengelolaan Keuangan Daerah sudah diterbitkan Peraturan baru yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk Melaksanakan Pemerintahan Daerah berdasarkan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 serta […]
Bimbingan Teknis SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah[1], yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu SAP […]
Bimtek Review Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah
Banyaknya permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan kebijakan yang mewajibkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah untuk melakukan quality assurance terhadap perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah. Hal tersebut merupakan peran baru yang harus dijalankan oleh APIP. Sebelumnya, dalam pengelolaan keuangan daerah APIP hanya berperan di […]
Bimtek Renstra dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Dalam pelaksanaan pembangunan, untuk menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD , kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang […]