Teknis Penyusunan Standar Harga Satuan Barang Pemerintah. Dalam menyusun suatu dokumen diperlukan standarisasi supaya adanya keseragaman antara dokumen yang satu dengan yang lainnya. Standar Satuan Harga (SSH) dan Satuan Harga Barang (SHB) diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggara (RKA) Perangkat Daerah. Penyusunan Standar Harga Satuan Barang Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006, Pasal 93 […]
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan salah satu pihak atau personil yang diatur sebagai Pelaku Pengadaan (Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018). Peraturan tersebut menempatkan PPK sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil […]
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Peran Peraturan Pelaksanaannya Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum memiliki turunan Peraturan Pelaksanaan Tingkat Kementerian yang sangat penting dalam rangka memastikan implementasi yang tepat. Salah satu regulasi tersebut adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATRKBPN) No. 19 / 2021 tentang Pelaksanaan Ketentuan PP […]
Untuk kelangsungan suatu layanan kesehatan, Rumah Sakit (RS) seharusnya dapat menyediakan suatu sarana ataupun prasarana layanan kesehatan yang cepat dan multi guna. Kegiatan dimaksud perlu suatu tata kelola yang baik di bidang pengadaan barang/jasa. Seiring dengan fleksibilitas yang dimiliki BLU / BLUD dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa, maka sangat diperlukan sinkronisasi […]
Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah. Presiden RI sudah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 tahun 2021 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Didalam Perpres tadi sudah memuat sejumlah substansi perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satunya terkait kewajiban Kementerian/Lembaga & Pemda buat belanja untuk pengadaan barang/Jasa/Pemerintah menurut Usaha Mikro & Kecil (UMK). “UMK […]
Standar operasional prosedur atau lazim disingkat SOP merupakan rangkaian instruksi tertulis yang telah dibakukan. Isi dari sebuah SOP umumnya mengenai proses penyelenggaraan kegiatan administrasi di lembaga pemerintahan. Diantaranya meliputi bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa kegiatan administrasi tersebut harus dilakukan. Baru-baru ini, pelaksanaan kegiatan administrasi di lembaga pemerintahan seolah mendapatkan angin segar. Pasalnya, surat deputi […]
Teknik dan metode penyunan HPS/OE atas pengadaan barang/jasa untuk BUMN dan lembaga pemerintah memang penting sehingga harus dipelajari. Sebelum, pejabat pengadaan di instasi pemerintah mulai belajar mengenai teknik dan metode menyusun HPS/OE sebaiknya dipahami dulu pengertiannya. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) adalah perkiraan harga barang atau jasa hasil pengadaan suatu instansi yang […]
Mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa tender umumnya dilakukan secara langsung. Artinya, pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh pihak lembaga pemerintahan melalui pedagang langsung tanpa melalui pelelangan. Uraian definisi tersebut, disusun berdasarkan poin inti dari pasal 1 angka 32 Perpres nomor 70 tahun 2012. Proses pengadaan barang maupun jasa di lembaga pemerintahan baik pra […]
Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan barang dan jasa merupakan aktivitas mengadakan sarana serta prasarana juga layanan pendukung dengan menggunakan biaya pemerintah. Biaya tersebut dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemerintah pusat. Bagi pemerintah daerah biaya pengadaan barang/jasa biasanya dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Aktivitas yang […]
Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas badan pemerintahan pusat maupun daerah. Oleh karena itu, dalam setiap APBN maupun APBD lembaga tersebut selalu mencantumkan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana. Diantaranya meliputi barang bergerak, layanan jasa bahkan barang tidak bergerak. Pengadaan barang dan jasa oleh lembaga pemerintahan pusat […]