Kita ketahui bersama bahwa kondisi korupsi di Indonesia saat ini masuk dalam kategori kronis dari waktu ke waktu. Karena secara umum sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masih belum berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). Zona Integritas Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan […]
Tag: Lembaga Diklat Pemerintahan
Peningkatan Kepercayaan Konsumen Terhadap Pelayanan Yang Cepat, Tepat Dan Ramah Dalam Menghadapi Persaingan Usaha
Kunci utama dari keberhasilan sebuah usaha/bisnis adalah kepercayaan yang timbul dari konsumen terhadap produk ataupun jasa yang ditawarkan. Konsumen harus memiliki kepercayaan bahwa produk atau jasa yang dipilihnya mampu memberikan manfaat yang terbaik baginya. Di saat suatu usaha yang telah berhasil membangun kepercayaan dari konsumen, tentunya usaha yang dibangun akan mendapatkan lebih banyak pelanggan yang […]
Bimtek Perumusan Program Anggaran Pemerintah Pusat
Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka atau nominal dan dinyatakan dalam unit moneter, yang meliputi seluruh aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Anggaran juga sering disebut rencana keuangan atau akuntabilitas, dimana setiap suatu rencana dan […]
Bimtek Pengembangan Pribadi Terhadap Kemampuan SDM
Perlu disadari bahwa pegawai merupakan suatu potensi kesuksesan untuk mengimbangi perubahan dan kemajuan dalam berbagai aspek yang mempengaruhi beban kerja pimpinan, dituntut tersedianya tenaga yang setiap saat memenuhi kebutuhan. Keseluruhan tugas hanya akan bermanfaat dan berhasil baik, apabila diusahakan oleh pribadi itu sendiri pengembangannya. Dengan adanya pengembangan diharapkan seseorang mempunyai kemampuan kerja yang serbaguna, berhasil guna […]
Pengembangan Pribadi Terhadap Kemampuan SDM dalam Mengikuti Perubahan Kerja Berdasarkan UU Kepegawaian
Etika Birokrasi atau Etika Organisasi Pemerintah sejak era reformasi ini menjadi topik bahasan, terutama dalam mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa. Kecenderungan atau gejala yang timbul dewasa ini banyak aparat birokrasi dalam pelaksanaan tugasnya sering melanggar aturan main yang telah ditetapkan. Pemerintah dan arapatur pemerintah yang selalu menjaga kredibilitas dan akuntabilitas yang tinggi adalah menjadi […]
Bimtek Sespri, Aspri, Kehumasan dan Keprotokoleran
Untuk membangun citra yang positif (positif image building) suatu organisasi publik atau birokasi pemerintahan terhadap pelayanan, Kenyamanan dan Keamanan Pejabat Pemerintah/Pejabat Daerah bukanlah masalah yang sederhana,dan didalam membentuk pribadi Sigap Seorang Ajudan,Sekpri,Aspri dan Protokol membutuhkan Skill, Knowledge dan Atittude. Dan di samping itu dalam rangka meningkatkan tupoksi Aparatur Pemerintah Daerah, Humas dan Protokol terhadap Kunjungan […]
Bimtek Evaluasi Rencana Kerja dan Pelaporan Pemerintahan Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah orang-orang atau perangkat yang ditugaskan untuk menjalankan fungsi eksekutif dari program pemerintahan di daerah, baik itu tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Yang termasuk ke dalam Perangkat Daerah ini adalah Sekretaris Daerah,Sekretaris Desa, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, dan lembaga-lembaga lain yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah di tingkat Kecamatan ataupun […]
Strategi Menghadapi Jurusita Pajak Daerah
Tugas Jurusita Pajak Daerah adalah untuk menangani penagihan pajak daerah dengan harapan dapat mendongkrak Pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu juga dapat memberikan dampak penjeraan (deterrent effect) bagi wajib pajak yang melalaikan kewajiban pajaknya, serta sebagai tindakan penagihan pajak secara paksa akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (tax compliance). Jurusita Pajak Daerah Adalah Pelaksana tindakan Penagihan […]
Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah BUMN dan BUMD
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang semua atau sebagian modalnya milik negara. Permodalan tersebut berasal dari keuangan negara yang dipisahkan untuk usaha demi kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, BUMN dan BUMD, swasta dan koperasi bekerja sama serta saling mendukung sesuai demokrasi ekonomi Dalam Rangka pemantapan pemahaman […]
Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB – P2)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak terhadap bumi dan/atau bangunan. PBB-P2 diakui, di kontrol, dan/atau digunakan oleh pribadi atau badan, kecuali wilayah untuk usaha perkebunan, kehutanan, dan tambang. Pajak Bumi dan Bangunan ini bersifat kebendaan, sehingga besarnya pajak tergantung keadaan objek pajak, sedangkan subjek pajak tidak memengaruhi. Lalu bagaimana mekanisme pendataan […]